ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA DESA DI KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2015) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA PADA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA DESA DI KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2015)


Pengarang

Muhammad Rinaldi Aulia - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1201103010134

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi (S1) / PDDIKTI : 62201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Nagari Campago dan Nagari Sikucur, yaitu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Dan faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan dana desa.
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang proses pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, osbservasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh dua nagari, yaitu Nagari Sikucur dan Nagari Campago cukup baik, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan pertangungjawabannya. Dari segi perencanaan, wali nagari dari kedua nagari mengadakan musrenbang terlebih dahulu setelah itu menyusun APBNagari. Dari segi pelaksanaan, wali nagari meminta TPK untuk menjalankan kegiatan yang telah diberikan kepadanya. Dari segi penatausahaan, Bendahara TPK dan Bendahara Nagari bertugas membuat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban dana desa. Dari segi pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh wali nagari kepada bupati melalui camat sedikit terlambat dikarenakan dana desa yang diterima datangnya terlambat dan juga kemampuan SDM yang kurang memadai.

Kata Kunci: Pengelolaan dana desa, Dana desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penantausahaan, Pertanggungjawaban

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK