Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
RIZKA BUNAIYA, 2016 DAMPAK MUTASI PEJABAT PEMERINTAHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah
Kuala (xii, 85), pp, tabl, bibl, app
(Dr. Effendi Hasan, MA)
Bupati Aceh Barat Daya dalam melakukan mutasi pejabat pemerintah di Kantor
Bupati masih belum menjalankan beberapa konsep Good Governace, karena dalam
proses mutasi keputusan akhir tetap menggunakan hak prerogratif Bupati dalam
menentukan pejabat-pejabat yang akan dimutasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dampak mutasi pejabat dan kendala Bupati terhadap upaya pelaksanaan
konsep Good Governace di Kabupaten Aceh Barat Daya. Data yang diperlukan dalam
penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian
lapangan dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari
kantor Bupati Aceh Barat Daya. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan
membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya
yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak
mutasi terdiri dari dua indikator, yaitu positif dan negatif. Dampak positif diantaranya:
Menciptakan semangat kerja terhadap pejabat yang dimutasi, mengurangi rasa bosan
terhadap pejabat yang dimutasi, memenuhi penempatan pejabat sesuai dengan jabatan
dan kepangkatannya dan tercapainya tujuan pemerintahan yang baik. Dampak negatif
diantaranya: menurunnya tingkat efektifitas kerja terhadap pejabat yang dimutasi,
mutasi dianggap sebagai hukuman dan buruknya citra birokrasi. Selain itu kendala bagi
Bupati dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu: Rendahnya tingkat
kedisiplinan masyarakat dalam mengurus kepentingannya, besarnya kewenangan
masyarakat dalam mengkritik pemerintahan, kurangnya tingkat responsivitas pejabat
terhadap kepentingan masyarakat dan kurang optimalnya pejabat dalam bekerja.
Kata Kunci : Good Governance dan Reformasi Birokrasi.

Tidak Tersedia Deskripsi