Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
PERANANAN BADAN PERWAKILAN GAMPONG (BPG) DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN GAMPONG (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA)
Pengarang
Mirza Aulia - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
0903101020130
Fakultas & Prodi
Fakultas / / PDDIKTI :
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
MIRZA AULIA,
2016
PERANAN BADAN PERWAKILAN GAMPONG
(BPG) DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERATURAN GAMPONG
(Suatu Penelitian Di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah
kuala)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv,60),. pp,. bibl.
(SUFYAN, S.H., M.H.)
Pasal 35 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Pasal 35 angka 1 huruf (e)
Qanun Provinsi NAD No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong yaitu
Badan Perwakilan Gampong (BPG) melaksanakan fungsi pengawasan, meliputi
pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya
dari Keuchik. Namun dalam kenyataannya peran Badan Perwakilan Gampong
(BPG) Rukoh belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan peran BPG dalam
pengawasan pelaksanaan peraturan gampong, faktor-faktor yang menghambat
peran BPG dalam pelaksanaan pengawasan peraturan gampong, upaya yang
dilakukan BPG dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan Pengawasan
Peraturan Gampong.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian
kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan guna
memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Dari hasil penelitian, Peran BPG Rukoh dalam pengawasan pelaksanaan
Peraturan Gampong belum berjalan sebagaimana mestinya di gampong Rukoh
yang tidak sesuai dengan fungsi BPG sebagai lembaga pengawas pelaksanaan
peraturan gampong. Faktor yang menghambat pelaksanaan peran BPG dalam
pengawasan pelaksanaan Peraturan Gampong adalah faktor kurangnya koordinasi
antara Keuchik dan BPG, kurangnya intensif kerja BPG, tidak searah antara BPG
dan Keuchik, tidak adanya fasilitas untuk BPG. Upaya-upaya yang dilakukan
BPG Rukoh dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan Pengawasan
Peraturan Gampong adalah menjalin kerjasama yang baik dengan Keuchik,
dengan cara musyawarah/mufakat, sosialisasi kepada masyarakat, partisipasi
masyarakat berperan serta dalam menyukseskan berjalannya peraturan gampong.
Disarankan kepada BPG Rukoh agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya
dalam hal pengawasan peraturan gampong, kepada BPG bekerja intesif sebagai
pengawas peraturan gampong, kepada Keuchik dan BPG agar saling kerjasama
dalam hal pengawasan peraturan gampong.
Tidak Tersedia Deskripsi
PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR GAMPONG DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG (STUDI PADA KECAMATAN GEUMPANG, MANE, DAN TANGSE KABUPATEN PIDIE) (Rizky Ananda Sari, 2018)
TINDAKAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA (Ernarita, 2015)
PERAN TUHA PEUT GAMPONG DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN DANA DESA DI GAMPONG IE MIRAH KECAMATAN BABAHROT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (PUTRI EKLIS, 2023)
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN GAMPONG SYARI’AH DI GAMPONG BEURAWE DAN GAMPONG LAMBARO SKEP KOTA BANDA ACEH (ELIA SAPUTRI, 2019)
PERAN PEMERINTAH KECAMATAN KLUET TENGAH KABUPATEN ACEH SELATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI GAMPONG (Henneri, 2014)