Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

WAHYU RAMADAHAN, TINDAK PIDANA PEMAKAIAN SURAT PALSU (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 62), pp, tbl, bibl

(Mukhlis, S.H., M.Hum)
Pasal 263ayat (2) KUHP menyebutkan, bahwa barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Penelitian yang diperoleh dari wilayah hukum Polresta Banda Aceh memiliki beberapa kasus mengenai tindak pidana pemakaian surat palsu yang berjumlah 10 kasus, diantaranya 5 (lima) kasus yang terjadi pada tahun 2014, dan 5 (lima) kasus yang terjadi pada tahun 2015.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pemakaian surat palsu, untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pemakaian surat palsu di kota Banda Aceh, dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pemakaian surat palsu di Kota Banda Aceh.
Data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data sekunder dan primer, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, serta pendapat parasarjana yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, sedangkan data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian diketahui faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan adalah faktor sosial ekonomi, faktor penegakan hukum, dan faktor informasi teknologi. Upaya penanggulangan pemakaian surat palsu dapat dilakukan dengan upaya penanggulangan kejahatan aktivitas preventif dan sekaligus upaya represif untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pemakaian surat palsu adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, belum sempurnanya perangkat hukum, masih rendahnya moral integritas penegak hukum.
Disarankan kepada masyarakat agar dalam pembuatan surat harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan menghindari adanya perbuatan pemalsuan surat, ijazah, tandatangan dan lain-lain, dan diharapkan kepada penyidik/instansi terkait agar bertindak secara profesional memberikan efek jera bagi pemakai atau pelaku pemalsuan surat, ijazah, tandatangan dan lain-lain.

Tidak Tersedia Deskripsi