Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
NULL
TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK BUMI DENGAN SANKSI YANG DIPERBERAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG)
Pengarang
Alfian - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Nomor Pokok Mahasiswa
1103101010350
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016
Bahasa
Indonesia
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
ALFIAN, TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK BUMI
2Q15 DENGAN SANKSI YANG DIPERBERAT (Suatu
Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(v, 62), pp., tabl., bibl.
Ida Keumala Jeumpa , S.H., M.H.
Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam hal Pencurian dengaa Pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) sub 3e, 4e dan 5e KUHPidana vaitu suatu tindak pidana pencurian yang dikualifikasikan karena pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dari tindak pidana pencurian biasa dan di ancam dengan hukuman tujuh tahun penjara dan dapat di perberat lagi apabila terjadi penggabungan perbuatan yaitu paling lama Sembilan tahun penjara. Namun dalam praktik di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang Hakim tidak melakukan pemberatan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian minyak bumi yang di lakukan dengan pemberatan, Untuk menjelaskan faktor para pelaku melakukan tindak pidana pencurian, pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku yang relatif rendah serta untuk menjelaskan upaya dan penanggulangan yang di lakukan terhadap tindak pidana pencurian minyak bumi yang dilakukan dengan pemberatan.
Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui ilmu perundang-undangan, buku teks dan pendapat sarjana mengenai masalah yang diajukan, sedangkan penehtian lapangan digunakan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penehtian di Pengadilan Negeri Kuala Simpang menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah karena Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi dan Faktor Multifaktor. Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana bagi pelaku yang relatif rendah adalah Faktor terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Faktor terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pemah dihukum, Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, Faktor tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam. Dan upaya penanggulangan yang di lakukan terhadap tindak pidana pencurian minyak bumi yang dilakukan dengan pemberatan adalah Usaha Preventif Usaha Represif dan Usaha Rehabilitasi.
Kepada PT. Pertamina EP (Exploration and Production) Rantau, agar lebih memperketat keamanan di komplek mengingat luasnya komplek yang dimihkinya Dan lebih memperhatikan masyarakat yang ada disekitar PT. Pertamina EP. Rantau karena manyoritas adalah masyarakatnya masyarakat kurang mampu.
Tidak Tersedia Deskripsi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (SILSA WILDA, 2025)
PEMIDANAAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN) (M. RIFKY ADI PRADANA, 2023)
TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL EMNARA TELEKOMUNIKASI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE) (MUCHLIS SUDDIN, 2018)
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI MEUREUDU) (Magfirah, 2023)
TINDAK PIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI ACEH SINGKIL) (ANDRI SINAGA, 2016)