Electronic Theses and Dissertation

Belum optimalnya pemahaman dan pengamalan Syariat Islam di Kota Banda Aceh menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian, meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembinaan, sosialisasi, dakwah, edukasi, pengawasan, dan penegakan Syariat Islam. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai stakeholder dalam mencapai tujuan peningkatan pemahaman dan pengamalan Syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi pemerintah dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan Syariat Islam di Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi dengan delapan indikator, yaitu stakeholder of problem domain, tujuan bersama, otonomi, proses interaktif, aturan bersama, norma dan struktur, aksi dan keputusan, wilayah orientasi, serta hasil (outcome). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari unsur pemerintah, lembaga keagamaan, kepolisian, organisasi masyarakat, akademisi, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan Syariat Islam telah terlaksana, kolaborasi melibatkan Dinas Syariat Islam sebagai leading sector bersama Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, MPU, kepolisian, NU, akademisi, serta masyarakat. Setiap stakeholder telah menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya serta memiliki tujuan bersama yang diwujudkan melalui komunikasi, koordinasi, dakwah, pembinaan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan Syariat Islam. Namun, masih terdapat kendala berupa belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan, potensi miskomunikasi dalam koordinasi, serta belum meratanya penerimaan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar stakeholder telah terbentuk dan berjalan, tetapi masih diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kualitas sosialisasi dan pembinaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pemahaman dan pengamalan Syariat Islam dapat ditingkatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kolaborasi, Pemahaman, Pengamalan, Syariat Islam, Banda Aceh

The suboptimal understanding and practice of Islamic Sharia in Banda Aceh City is a problem that requires attention, even though the government has implemented various programs for guidance, socialization, preaching, education, supervision, and enforcement of Islamic Sharia. This condition demonstrates the importance of collaboration between the government and various stakeholders in achieving the goal of improving the understanding and practice of Islamic Sharia. This study aims to analyze government collaboration in efforts to improve the understanding and practice of Islamic Sharia in Banda Aceh City and identify obstacles faced in its implementation. This study uses collaboration theory with eight indicators, namely stakeholders of the problem domain, common goals, autonomy, interactive processes, shared rules, norms and structures, actions and decisions, orientation areas, and results (outcomes). The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were obtained through interviews and documentation with informants from government elements, religious institutions, police, community organizations, academics, and the community. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that the Banda Aceh City Government's collaboration in efforts to improve the understanding and practice of Islamic Sharia has been successful. This collaboration involves the Islamic Sharia Office as the leading sector, along with the Public Order Agency (Satpol PP) and the Regional Leadership Council (Wilayatul Hisbah), the People's Consultative Assembly (MPU), the police, Nahdlatul Ulama (NU), academics, and the community. Each stakeholder has carried out its role according to its duties and authorities and has a shared goal, which is realized through communication, coordination, da'wah (preaching), guidance, outreach, supervision, and enforcement of Islamic Sharia. However, obstacles remain, including suboptimal outreach and outreach, potential miscommunication in coordination, and unequal public acceptance. Therefore, it can be concluded that collaboration between stakeholders has been established and is ongoing, but further strengthening of coordination, improving the quality of outreach and outreach, and increasing community participation are needed to effectively and sustainably improve the understanding and practice of Islamic Sharia. Keywords: Collaboration, Understanding, Practice, Islamic Sharia, Banda Aceh