Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan Bupati Aceh
Timur dalam pembatalan hasil Pemilihan Keuchik Gampong Birem Rayeuk tahun
2020 serta dampaknya terhadap proses demokrasi lokal. Pemilihan Keuchik
sebagai mekanisme demokrasi desa seharusnya berjalan secara langsung, jujur,
dan transparan. Namun, pada kasus ini ditemukan intervensi pemerintah
kabupaten melalui penghentian proses pelantikan, pemeriksaan administratif, dan
pengambilalihan kewenangan panitia pemilihan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui wawancara mendalam
dengan keuchik, panitia, Tuha Peut, camat, dan pejabat kabupaten, serta observasi
lapangan dan dokumentasi resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keterlibatan Bupati tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bernuansa
politik. Keputusan pembatalan hasil pemilihan dipengaruhi oleh laporan calon
yang kalah, struktur birokrasi yang hierarkis, budaya kepatuhan aparat terhadap
pimpinan, serta dinamika kekuasaan patrimonial yang masih kuat dalam
pemerintahan lokal. Intervensi ini menimbulkan sejumlah dampak, seperti
polarisasi masyarakat, melemahnya fungsi Tuha Peut sebagai lembaga
pengawasan desa, serta tertundanya pelayanan publik akibat kekosongan jabatan
keuchik. Analisis melalui teori kekuasaan dan intervensi menunjukkan bahwa
kewenangan Bupati bekerja tidak hanya melalui instrumen hukum, tetapi juga
melalui pengaruh sosial dan simbolik yang menciptakan kepatuhan tanpa paksaan
langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik intervensi Bupati Aceh
Timur mencerminkan pola kekuasaan yang sentralistik dan belum sejalan dengan
prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Agar
demokrasi desa berjalan lebih sehat, diperlukan peningkatan kapasitas panitia
pemilihan, transparansi dalam pengawasan pemerintah daerah, serta keberanian
masyarakat untuk mempertahankan hak politik mereka.
Kata kunci: demokrasi desa, intervensi politik, kekuasaan lokal, pemilihan
Keuchik.

ABSTRACT This research aims to analyze the involvement of the Regent of East Aceh in the annulment of the 2020 Keuchik Election results in Gampong Birem Rayeuk, as well as its implications for local democratic practices. The election of a Keuchik, ideally conducted through a direct, fair, and transparent process, became problematic when the district government intervened by halting the inauguration, conducting administrative reviews, and taking over the authority of the local election committee. This study employs a qualitative descriptive approach using in-depth interviews with village leaders, the election committee, Tuha Peut members, subdistrict officials, and district authorities, supported by field observations and official documentation. Findings reveal that the Regent’s intervention was not purely administrative but also politically driven. The decision to suspend the election results was influenced by complaints from the losing candidate, hierarchical bureaucratic structures, strong patron–client dynamics, and a deeply rooted culture of obedience among local officials. This intervention caused social fragmentation, weakened the supervisory role of Tuha Peut, and disrupted public services due to the prolonged vacancy of the Keuchik position. Analysis through power and intervention theories shows that the Regent’s authority operated not only through formal regulations but also through symbolic and social mechanisms that generated compliance without direct coercion. This research concludes that the Regent’s intervention reflects a centralized pattern of authority inconsistent with the spirit of village autonomy mandated by the Village Law. Strengthening local election committees, improving transparency in district oversight, and enhancing community political awareness are essential to building a more independent and participatory village democracy. Keywords: village democracy, political intervention, local power, keuchik election.