Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh melalui Qanun Aceh No. 12 tahun 2025 tentang perubahan Qanun No. 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menciptakan dualisme sistem hukum pidana khususnya di Provinsi Aceh dan belum diikuti oleh dualisme institusional pada fase eksekusi pasca putusan hakim mahkamah. Secara normatif, Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pembinaan bagi tersangka, terdakwa dan terpidana Jinayat yang telah mendapatkan putusan hukum yang inkracht dibawah otoritas Dinas Syariat Islam dalam pengelolaanya. Namun, secara realitas empiris, hingga saat ini tahun 2026, Pemerintah Aceh belum merealisasikan hadirnya secara infrastruktur UPTD tersebut, sehingga secara terbatas objek dalam kajian penelitian ini yaitu terpidana jinayat tetap ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan naskah kerjasama Pemerintah Aceh dengan lembaga vertikal yang menjadi bagian dari elemen sistem peradilan pidana umum. Namun Lapas secara umum mengalami persoalan overcrowding. Kondisi ini memicu anomali kriminologis baru berupa risiko kontaminasi efek negatife lainnya, dimana penjara bertransformasi menjadi School of Crime akibat transmisi modal kriminal dari narapidana umum kepada terpidana jinayat. Kontruksi UPTD yang berlandaskan prinsip pertaubatan dan maqasid al-syariah terlepas dari unsur-unsur sekulerisme merupakan arah dari politik hukum pidana di Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pemidanaan dalam Qanun Jinayat yang sudah tersistematis, mengevaluasi sistem pembinaan bagi pelanggar jinayat di Aceh sudah sesuai dengan sistem pembinaan dalam hukum Islam, serta merekonstruksi model pembinaan terpidana jinayat di Aceh guna memitigasi residivisme dan memulihkan martabat kemanusiaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan kebenaran hukum yang koheren.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, politik hukum pemidanaan Qanun Jinayat telah tersistematisasi secara komprehensif sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional melalui doktrin desentralisasi asimetris yang memiliki legitimasi konstitusional kuat pada Pasal 18B UUD NRI 1945. Berkedudukan sebagai lex specialis, sistem ini secara sistemik mensinergikan nilai-nilai transendental Maqasid al-Shari’ah dengan paradigma pemidanaan modern seperti double track system dan keadilan restoratif, yang selaras dengan spirit dekolonisasi hukum dalam KUHP Nasional. Integrasi melalui Sistem Peradilan Jinayat Terpadu (SPPI) di bawah Mahkamah Agung membuktikan bahwa hukum Islam diposisikan sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu menjaga identitas kultural-religius Aceh dalam bingkai NKRI.
Kedua, implementasi pembinaan saat ini masih menunjukkan ambivalensi pola yang kontradiktif dan belum sepenuhnya selaras dengan sistem hukum Islam. Ketiadaan unit pembinaan mandiri memaksa proses pembinaan tetap berpedoman pada UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang bersifat sekuler-administratif. Hal ini mengakibatkan diskontinuitas sistemik terhadap intervensi model pembinaan khusus yang diusung Pemerintah Aceh, sehingga institusionalisasi UPTD Pembinaan berkonsep "Dayah Insaniyah" dianggap sangat penting untuk segera diupayakan guna mewujudkan keadilan substantif. Ketiga, konstruksi model pembinaan terhukum jinayat ini bersifat sui generis dengan menawarkan konsep "Dayah Insaniyah" sebagai Novelty penelitian ini. Model ini mengintegrasikan doktrin tazkiyatun nafs dan tadabbur ke dalam sistem pemasyarakatan nasional untuk mencapai reintegrasi spiritual-sosial. Konstruksi ini diarahkan pada vertikalisasi tanggung jawab di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna menjamin stabilitas anggaran dan kepastian hukum. Langkah ini sangat krusial untuk memitigasi risiko School of Crime dan akumulasi modal kriminal melalui pemisahan absolut terhukum jinayat dari narapidana umum, memastikan penjara berfungsi sebagai ruang pertobatan dan pemulihan martabat kemanusiaan.
Saran untuk Pemerintah Aceh dan Pusat perlu memperkuat sinkronisasi regulasi antara Sistem Peradilan Pidana Nasional (SPPN) dan Sistem Peradilan Jinayat Terpadu (SPJT) guna menjamin kepastian hukum substantif. Hal ini mencakup pemberian kewenangan pro-justitia otonom bagi Wilayatul Hisbah untuk memitigasi benturan paradigma antara hakim sosiologis-agamis dengan legal positivistik di tingkat kasasi. Segera formalkan naskah kerja sama (MoU) progresif dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menyediakan blok khusus bagi terhukum jinayat. Integrasi kurikulum berbasis syariat (aspek taubat dan tadabbur) diperlukan guna mengisi "ruang hampa regulasi" di Lapas nasional agar transformasi mental-spiritual warga binaan tidak terdegradasi. Dan realisasikan pembentukan UPTD Pembinaan berkonsep "Dayah Insaniyah" melalui sistem zonasi wilayah guna memutus rantai School of Crime di Lapas umum. Diperlukan political will kuat dalam pengalokasian dana APBA/APBK yang konsisten untuk mendukung infrastruktur dan tenaga pembina spiritual demi mewujudkan model peradilan Islam yang humanis dan akuntabel.

Kata Kunci: Model Pembinaan, Qanun Jinayat, Terpidana Jinayat, Aceh.

. ABSTRACT The enforcement of Islamic criminal law in Aceh through Aceh Qanun No. 12 of 2025, which amends Qanun No. 06 of 2014 on Jinayat Law, has engendered a dualism within the criminal legal system, particularly within the Province of Aceh. However, this substantive dualism has not been accompanied by institutional dualism at the post-adjudication execution phase. Normatively, Article 23 of Aceh Qanun No. 7 of 2013 on Jinayat Procedural Law, in conjunction with Article 13 of Aceh Governor Regulation No. 5 of 2018, explicitly mandates the establishment of a Regional Technical Implementation Unit (UPTD) for the rehabilitation of suspects, defendants, and jinayat convicts who have received a final and binding (inkracht) court decision, to be managed under the authority of the Islamic Sharia Office. Empirically, as of 2026, the Aceh Government has yet to realize the infrastructural presence of said UPTD. Consequently, the subjects of this study—jinayat convicts—remain incarcerated in conventional Correctional Institutions (LAPAS) based on cooperation agreements between the Aceh Government and vertical agencies within the general criminal justice system. However, these penitentiaries are currently plagued by chronic overcrowding. This condition triggers a new criminological anomaly in the form of "negative contamination," wherein prisons transform into a "School of Crime" due to the transmission of criminal capital from general felons to jinayat convicts. The legal-political trajectory of criminal law in Aceh is directed toward the construction of a UPTD founded upon the principles of penitence (taubah) and Maqasid al-Shari’ah, distinct from secularist elements. This research aims to analyze the systematized penal policy within the Jinayat Qanun, evaluate whether the current rehabilitation system for jinayat offenders aligns with Islamic legal principles, and reconstruct a rehabilitation model for jinayat convicts in Aceh to mitigate recidivism and restore human dignity. The research methodology employed is normative-juridical, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were collected through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, subsequently analyzed qualitatively to ascertain a coherent legal truth. The findings demonstrate, firstly, that the penal policy of the Jinayat Qanun has been comprehensively systematized as an integral part of the national legal system through the doctrine of asymmetric decentralization, which possesses strong constitutional legitimacy under Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Positioned as lex specialis, this system systemically synergizes the transcendental values of Maqasid al-Shari’ah with modern penological paradigms, such as the double-track system and restorative justice, aligning with the spirit of legal decolonization embodied in the National Criminal Code (KUHP). Integration through the Integrated Jinayat Justice System (SPJI) under the Supreme Court proves that Islamic law is positioned as an instrument of social transformation capable of preserving Aceh’s cultural-religious identity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Secondly, current rehabilitation implementation exhibits a contradictory ambivalence and remains misaligned with the Islamic legal system. The absence of independent rehabilitation units forces the process to adhere to Law No. 22 of 2022 on Corrections, which is secular-administrative in nature. This results in a systemic discontinuity regarding the specialized intervention models proposed by the Aceh Government. Thus, the institutionalization of a Rehabilitation UPTD based on the "Dayah Insaniyah" concept is deemed imperative for the realization of substantive justice. Thirdly, the reconstruction of this rehabilitation model for jinayat convicts is sui generis, offering the "Dayah Insaniyah" concept as the scholarly novelty of this research. This model integrates the doctrines of tazkiyatun nafs (purification of the soul) and tadabbur (reflection) into the national correctional system to achieve spiritual-social reintegration. This construction is directed toward a verticalization of responsibility under the Ministry of Immigration and Corrections to ensure budgetary stability and legal certainty. This step is crucial to mitigate the risk of the "School of Crime" and the accumulation of criminal capital by ensuring the absolute separation of jinayat convicts from general inmates, thereby ensuring that prisons function as spaces for repentance and the restoration of human dignity. The Aceh Government and the Central Government must strengthen the regulatory synchronization between the National Criminal Justice System (SPPN) and the Integrated Jinayat Justice System (SPJT) to guarantee substantive legal certainty. This includes granting autonomous pro-justitia authority to the Wilayatul Hisbah to mitigate paradigmatic conflicts between socio-religious judges and legal positivists at the cassation level. It is imperative to formalize a progressive Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Immigration and Corrections to provide specialized blocks for jinayat convicts. Furthermore, a Sharia-based curriculum (incorporating taubat and tadabbur aspects) must be integrated to fill the "regulatory vacuum" within national prisons, preventing the spiritual-mental transformation of inmates from degrading. Finally, the establishment of the "Dayah Insaniyah" UPTD must be realized through a regional zoning system to break the "School of Crime" cycle in general prisons. Strong political will is required in the consistent allocation of APBA/APBK funds to support infrastructure and spiritual mentors to realize a humanist and accountable model of Islamic justice. Keywords: Rehabilitation Model, Sharia Criminal Code (Qanun Jinayat), Convicts of Sharia Criminal Offenses, Aceh.