Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor politik, sosial, dan institusional yang menyebabkan penurunan jumlah legislator perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Pemilu 2024, serta menganalisis bagaimana proses rekrutmen dan seleksi internal partai politik di Aceh memengaruhi peluang keterpilihan calon legislatif perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus partai politik, anggota DPRA, penyelenggara pemilu, akademisi, dan aktivis perempuan, serta melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan jumlah legislator perempuan di DPRA dipengaruhi oleh dominasi elit partai dalam penentuan calon prioritas, penempatan nomor urut yang kurang strategis, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya politik dan pendanaan kampanye, serta kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Aceh. Dari aspek institusional, kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan belum diimplementasikan secara substantif sehingga belum mampu menjamin keterpilihan perempuan. Proses rekrutmen dan seleksi internal partai politik juga masih didominasi oleh pertimbangan popularitas, kekuatan finansial, dan kedekatan dengan struktur partai, sehingga banyak calon perempuan tidak memperoleh posisi yang kompetitif dalam daftar calon tetap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penurunan jumlah legislator perempuan di DPRA pada Pemilu 2024 tidak hanya disebabkan oleh rendahnya partisipasi politik perempuan, tetapi juga oleh mekanisme internal partai yang belum sepenuhnya mendukung representasi politik perempuan secara substantif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem rekrutmen partai, penguatan kaderisasi dan pendidikan politik perempuan, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap implementasi kebijakan afirmatif agar keterwakilan perempuan di Aceh dapat meningkat pada pemilu mendatang.

Kata Kunci : legislator perempuan, DPRA, rekrutmen partai politik, keterwakilan perempuan, Pemilu 2024.

This study aims to analyze the political, social, and institutional factors that led to a decline in the number of female legislators in the Aceh Regional Representative Council (DPRA) in the 2024 general election, as well as to analyze how the internal recruitment and selection processes of political parties in Aceh influence the chances of female legislative candidates being elected. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with political party officials, DPRA members, election administrators, academics, and women’s rights activists, as well as through documentation and a literature review. The results indicate that the decline in the number of female legislators in the DPRA is influenced by the dominance of party elites in determining priority candidates, the placement of candidates in less strategic positions on the ballot, women’s limited access to political resources and campaign funding, and the strong patriarchal culture within Acehnese society. From an institutional perspective, the 30 percent quota policy for women’s representation has not been substantively implemented and thus has not been able to guarantee the election of women. Internal recruitment and selection processes within political parties are also still dominated by considerations of popularity, financial clout, and proximity to the party leadership, resulting in many female candidates failing to secure competitive positions on the final candidate lists. This study concludes that the decline in the number of female legislators in the DPRA in the 2024 elections is not only due to low female political participation but also to internal party mechanisms that do not yet fully support substantive political representation of women. Therefore, reforms are needed in the party recruitment system, the strengthening of leadership development and political education for women, and more effective oversight of the implementation of affirmative action policies so that women’s representation in Aceh can increase in future elections. Keywords : female legislators, DPRA, political party recruitment, women’s representation, 2024 General Election.