Electronic Theses and Dissertation

Perundungan di lingkungan pesantren merupakan masalah sosial yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak sehingga memerlukan penanganan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Program Dayah Ramah Anak Terintegrasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh melalui kolaborasi Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, Yayasan Aceh Hijau, serta pengelola dayah menjadi salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan pesantren yang aman, inklusif, dan ramah anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan collaborative governance dalam penanganan kasus perundungan di pesantren Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash (2008), yang meliputi kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Dayah Ramah Anak Terintegrasi berhasil mendorong perubahan budaya di lingkungan pesantren melalui penguatan kapasitas pengelola, pelibatan santri sebagai agen perubahan, serta penerapan mekanisme pencegahan dan penanganan perundungan. Proses kolaborasi berlangsung secara efektif melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, dan terciptanya pemahaman kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan munculnya small wins, seperti pembentukan Tim Pengawasan Kekerasan, peningkatan pemahaman santri dan tenaga pendidik mengenai perundungan, serta perubahan pola pengasuhan yang lebih ramah anak. Meskipun demikian, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan berupa belum adanya regulasi formal yang mengatur kolaborasi lintas sektor pascapendampingan, terbatasnya alokasi anggaran, serta kapasitas sumber daya internal pesantren yang belum merata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance terbukti efektif dalam penanganan perundungan di pesantren, namun keberlanjutannya memerlukan penguatan desain institusional, legalitas kerja sama, dan dukungan sumber daya yang berkelanjutan.

Bullying in Islamic boarding schools is a social problem that impacts the psychological, social, and developmental conditions of children, requiring multi-stakeholder intervention. The Integrated Child-Friendly Dayah Program, initiated by the Aceh Government through collaboration between the Dayah Education Office, the Women's Empowerment and Child Protection Office, the Aceh Hijau Foundation, and Islamic boarding school administrators, is one effort to create a safe, inclusive, and child-friendly Islamic boarding school environment. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in handling bullying cases in Islamic boarding schools in Banda Aceh City. The study used a descriptive qualitative approach with the collaborative governance framework from Ansell and Gash (2008), which includes initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of actors involved in program implementation. The results show that the Integrated Child-Friendly Dayah Program has successfully encouraged cultural change in Islamic boarding school environments by strengthening the capacity of administrators, involving students as agents of change, and implementing mechanisms for preventing and handling bullying. The collaborative process took place effectively through face-to-face dialogue, building trust, shared commitment, and creating a collective understanding of the importance of child protection. This success was demonstrated by the emergence of small wins, such as the formation of a Violence Monitoring Team, increased understanding of bullying among students and educators, and changes to more child-friendly parenting patterns. However, the sustainability of the program still faces challenges, including the lack of formal regulations governing post-mentoring cross-sector collaboration, limited budget allocation, and uneven distribution of internal Islamic boarding school resources. This study concludes that collaborative governance has proven effective in addressing bullying in Islamic boarding schools, but its sustainability requires strengthening institutional design, legalizing the collaboration, and providing ongoing resource support.