Electronic Theses and Dissertation

Danau Lut Tawar merupakan salah satu kawasan strategis di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Namun, keberadaan danau menghadapi berbagai permasalahan, seperti pencemaran lingkungan, sedimentasi, alih fungsi lahan di kawasan sempadan danau, serta aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak ekosistem. Kondisi tersebut menuntut adanya manajemen pemerintah daerah yang efektif dalam upaya pelestarian kawasan Danau Lut Tawar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam melestarikan kawasan Danau Lut Tawar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan 12 informan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah kampung, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam upaya pelestarian Danau Lut Tawar, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Fungsi perencanaan telah diwujudkan melalui penyusunan berbagai program pelestarian, tetapi belum didukung oleh pengesahan regulasi yang komprehensif. Fungsi pengorganisasian dan koordinasi telah melibatkan berbagai instansi terkait, meskipun masih ditemukan tumpang tindih kewenangan dan belum optimalnya sinergi antarlembaga. Fungsi pengarahan telah dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, sedangkan fungsi pengendalian masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta masih minimnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang lebih efektif agar pelestarian Danau Lut Tawar dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Kata kunci: Fungsi Manajemen, Pemerintah Daerah, Pelestarian Lingkungan, Danau Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.









Danau Lut Tawar merupakan salah satu kawasan strategis di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Namun, keberadaan danau menghadapi berbagai permasalahan, seperti pencemaran lingkungan, sedimentasi, alih fungsi lahan di kawasan sempadan danau, serta aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak ekosistem. Kondisi tersebut menuntut adanya manajemen pemerintah daerah yang efektif dalam upaya pelestarian kawasan Danau Lut Tawar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam melestarikan kawasan Danau Lut Tawar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan 12 informan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah kampung, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam upaya pelestarian Danau Lut Tawar, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Fungsi perencanaan telah diwujudkan melalui penyusunan berbagai program pelestarian, tetapi belum didukung oleh pengesahan regulasi yang komprehensif. Fungsi pengorganisasian dan koordinasi telah melibatkan berbagai instansi terkait, meskipun masih ditemukan tumpang tindih kewenangan dan belum optimalnya sinergi antarlembaga. Fungsi pengarahan telah dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, sedangkan fungsi pengendalian masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta masih minimnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang lebih efektif agar pelestarian Danau Lut Tawar dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Kata kunci: Fungsi Manajemen, Pemerintah Daerah, Pelestarian Lingkungan, Danau Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.





Danau Lut Tawar merupakan salah satu kawasan strategis di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat. Namun, keberadaan danau menghadapi berbagai permasalahan, seperti pencemaran lingkungan, sedimentasi, alih fungsi lahan di kawasan sempadan danau, serta aktivitas masyarakat yang berpotensi merusak ekosistem. Kondisi tersebut menuntut adanya manajemen pemerintah daerah yang efektif dalam upaya pelestarian kawasan Danau Lut Tawar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam melestarikan kawasan Danau Lut Tawar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan 12 informan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah kampung, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam upaya pelestarian Danau Lut Tawar, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Fungsi perencanaan telah diwujudkan melalui penyusunan berbagai program pelestarian, tetapi belum didukung oleh pengesahan regulasi yang komprehensif. Fungsi pengorganisasian dan koordinasi telah melibatkan berbagai instansi terkait, meskipun masih ditemukan tumpang tindih kewenangan dan belum optimalnya sinergi antarlembaga. Fungsi pengarahan telah dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, sedangkan fungsi pengendalian masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta masih minimnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang lebih efektif agar pelestarian Danau Lut Tawar dapat terlaksana secara berkelanjutan.

Kata kunci: Fungsi Manajemen, Pemerintah Daerah, Pelestarian Lingkungan, Danau Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

Lake Lut Tawar is one of the strategic areas in Central Aceh Regency with significant ecological, economic, and social functions for the local community. However, the lake is currently facing various environmental challenges, including pollution, sedimentation, land-use conversion around the lakeside, and community activities that threaten the ecosystem. These conditions require effective local government management to ensure the sustainability of the lake. This study aims to analyze the management practices of the Central Aceh Regency Government in preserving the Lake Lut Tawar area and to identify the factors that hinder their implementation. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review involving twelve informants consisting of local government officials, members of the Regional House of Representatives, academics, environmental activist, village authorities, and local community members. The findings indicate that the Central Aceh Regency Government has implemented the management functions in preserving Lake Lut Tawar; however, their implementation has not yet been fully effective. The planning function has been reflected in various conservation programs but is not yet supported by comprehensive legal regulations. Organizing and coordinating functions involve multiple stakeholders, although overlapping authority and limited inter-agency synergy remain challenges. The commanding function has been carried out through public outreach and community guidance, while the controlling function is constrained by limited supervision and weak law enforcement. The major obstacles include inadequate regulatory support, low public awareness, limited financial resources, weak inter-agency coordination, and insufficient environmental monitoring. Therefore, strengthening regulations, improving institutional coordination, enhancing community participation, and reinforcing environmental supervision are essential to achieve sustainable management and conservation of Lake Lut Tawar. Keywords: Central Aceh Regency, Local Government, Lake Lut Tawar, Environmental Conservation, Management Functions.