Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini membahas pembatasan waktu pelaporan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terkait praktik politik uang pada Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020. Permasalahan yang dikaji berangkat dari ketentuan batas waktu pelaporan yang relatif singkat, sehingga berimplikasi terhadap efektivitas penanganan dan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi TSM. Dalam praktiknya, pembuktian unsur-unsur pelanggaran TSM memerlukan proses pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, serta pendalaman fakta yang tidak dapat dilakukan secara optimal dalam waktu yang terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menghambat upaya penegakan hukum pemilu yang berkeadilan serta mengurangi efektivitas fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwaslih. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat pemenuhan dugaan pelanggaran administrasi TSM politik uang pada Panwaslih Provinsi Aceh serta menganalisis urgensi kebijakan hukum mengenai pembatasan waktu pelaporan dugaan pelanggaran administrasi TSM. Penelitian ini menggunakan Teori Responsivitas Politik. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pelanggaran politik uang yang dikategorikan sebagai TSM sulit dibuktikan karena harus memenuhi unsur keterlibatan yang terorganisasi, pola pelaksanaan yang sistematis, serta dampak yang luas terhadap hasil pemilihan. Akibatnya, banyak laporan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi TSM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 masih terlalu sempit dan belum adaptif terhadap kompleksitas praktik politik uang di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap ketentuan tersebut agar lebih responsif, memberikan kepastian hukum, memperkuat efektivitas pengawasan pemilu, serta menjamin terwujudnya keadilan substantif dalam penegakan hukum pemilu.

Kata Kunci : Pembatasan Waktu Pelaporan, Pelanggaran Administrasi, Panwaslih Provinsi Aceh

This study examines the time limit restrictions on reporting alleged structured, systematic, and massive (TSM) administrative violations related to money politics practices at the Election Supervisory Committee (Panwaslih) of Aceh Province, based on the provisions of Bawaslu Regulation Number 9 of 2020. The research problem stems from the relatively short reporting time limit, which has implications for the effectiveness of handling and resolving alleged TSM administrative violations. In practice, proving the elements of TSM violations necessitates a comprehensive process of gathering evidence, securing witness testimonies, and deeply investigating facts, which cannot be optimally executed within a restricted timeframe. Such conditions potentially impede the enforcement of equitable election laws and diminish the effectiveness of the supervisory function carried out by Panwaslih. Therefore, this research aims to analyze the fulfillment requirements for alleged TSM administrative violations regarding money politics at the Panwaslih of Aceh Province, as well as to examine the urgency of legal policies concerning the time limit for reporting these violations. This study is grounded in the Theory of Political Responsiveness. The methodology utilized is qualitative research with an empirical juridical approach. The findings indicate that the elements of money politics categorized as TSM are inherently difficult to prove, as they must strictly satisfy the criteria of organized involvement, systematic execution patterns, and a widespread impact on election outcomes. Consequently, numerous reports fail to be qualified as TSM administrative violations. This study concludes that the reporting time limit, as stipulated in Bawaslu Regulation Number 9 of 2020, remains excessively restrictive and inadequately adaptive to the complexities of money politics in the field. Hence, a revision of these provisions is imperative to ensure they are more responsive, provide legal certainty, strengthen the effectiveness of election supervision, and guarantee the realization of substantive justice in election law enforcement. Keywords: Reporting Time Limit; Administrative Violations; Panwaslih of Aceh Province