Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Keberadaan PT Syaukath Sejahtera sebagai perusahaan kelapa sawit di Gampong
Cot Jabet memberikan manfaat bagi wilayah sekitar, antara lain membuka lapangan
pekerjaan bagi sebagian masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi di tingkat
lokal. Di balik manfaat tersebut, hubungan antara perusahaan, aparatur Gampong
Cot Jabet, dan masyarakat memperlihatkan adanya perbedaan kewenangan dalam
proses pengambilan keputusan. Aparatur gampong berperan sebagai penghubung
dalam penyampaian informasi antara perusahaan dan masyarakat, namun
perbedaan kewenangan tersebut tetap berpotensi menimbulkan ketimpangan
otoritas dan konflik laten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan
otoritas antara PT Syaukath Sejahtera dan masyarakat serta mengidentifikasi
bentuk-bentuk konflik laten yang muncul dalam hubungan tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari
observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini
menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf yang menekankan adanya perbedaan
distribusi otoritas antara kelompok superordinat dan subordinat dalam struktur
sosial. Hasil penelitian menunjukkan PT Syaukath Sejahtera memiliki kewenangan
yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan aparatur
gampong berperan sebagai penghubung komunikasi antara perusahaan dan
masyarakat. Sementara itu, masyarakat memiliki ruang yang terbatas dalam
menyampaikan aspirasi serta memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan
aktivitas perusahaan. Kesimpulan penelitian menunjukkan adanya ketimpangan
otoritas yang memunculkan konflik laten berupa rasa ketidakadilan, kekecewaan,
dan menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap perusahaan.
Kata Kunci: Ketimpangan Otoritas, Konflik Laten, Perusahaan Kelapa Sawit,
Masyarakat, Teori Konflik Ralf Dahrendorf.

ABSTRACT The presence of PT Syaukath Sejahtera, a palm oil company operating in Cot Jabet Village, has contributed to the surrounding area by creating employment opportunities for local residents and stimulating economic activities. However, despite these benefits, the relationship between the company, the village government, and the community reflects an unequal distribution of authority in the decision-making process. Although the village government functions as an intermediary in facilitating communication between the company and the community, differences in authority continue to create the potential for authority imbalances and latent conflict. This study aims to analyze the authority imbalance between PT Syaukath Sejahtera and the local community and to identify the forms of latent conflict arising from this relationship. This research employed a qualitative method using a case study approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were analyzed using the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The analysis was guided by Ralf Dahrendorf's Conflict Theory, which emphasizes the unequal distribution of authority between superordinate and subordinate groups within a social structure. The findings reveal that PT Syaukath Sejahtera possesses greater authority in the decision-making process, while the village government primarily serves as a communication intermediary between the company and the community. In contrast, the community has limited opportunities to express its aspirations and influence decisions related to the company's operations. The study concludes that this unequal distribution of authority has generated latent conflicts, manifested in feelings of injustice, disappointment, and declining trust among some community members toward the company. Keywords: Authority Imbalance, Latent Conflict, Palm Oil Company, Community, Ralf Dahrendorf's Conflict Theory.