Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Tahun 2024 telah menunjukkan adanya upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas melalui peran petugas TPS dan layanan pendampingan, yang mencerminkan komitmen terhadap pemilu inklusif. Namun, di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas ramah disabilitas, akses TPS yang sulit, serta rendahnya pemahaman petugas, sehingga menimbulkan ketergantungan pada pendamping dan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh pemilih penyandang distabilitas di Pilkada Kabupaten Pidie 2024 dan upaya KIP Pidie dalam mengatasi permasalahan pendampingan pemilih distabilitas yang terjadi di Pilkada Kabupaten Pidie 2024. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Teori demokrasi inklusif Robert A. Dahl, demokrasi yang sejati tidak hanya ditandai oleh adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga oleh adanya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk mempengaruhi proses politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Pidie pada Pilkada 2024 masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan aksesibilitas TPS, pelayanan petugas yang belum optimal, serta sistem pendampingan yang berpotensi mengganggu kerahasiaan pilihan, ditambah kurangnya informasi, sosialisasi, dan pendataan yang mempengaruhi kemandirian serta partisipasi mereka. Di sisi lain, KIP Kabupaten Pidie telah melakukan berbagai upaya seperti penguatan regulasi dan SOP, peningkatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas pendukung, serta edukasi dan pengawasan untuk mewujudkan pemilu inklusif, namun pelaksanaannya masih belum optimal akibat kendala implementasi, koordinasi, dan peran pihak terkait. Secara umum, pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas belum sepenuhnya optimal karena masih adanya berbagai kendala, terutama terkait aksesibilitas TPS, kualitas pelayanan petugas, serta sistem pendampingan yang berpotensi mengurangi kemandirian dan kerahasiaan pilihan. Kata Kunci: Pendampingan TPS, Kemandirian Politik, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT The implementation of the 2024 Regent and Deputy Regent Election in Pidie Regency demonstrates efforts to fulfill the political rights of persons with disabilities through the role of polling station (TPS) officers and assistance services, reflecting a commitment to inclusive elections. However, several challenges remain, including limited disability-friendly facilities, difficult access to polling stations, and insufficient understanding among officers, which lead to dependence on assistance and indicate a gap between normative policies and their implementation in practice. This study aims to identify the challenges faced by voters with disabilities in the 2024 Pidie Regency local election and to examine the efforts of the Pidie Independent Election Commission (KIP) in addressing issues related to voter assistance. The theoretical framework employed in this research is Robert A. Dahl’s theory of inclusive democracy, which emphasizes that a truly democratic system is not only characterized by free and fair elections but also by equal opportunities for all citizens to influence the political process. The findings reveal that voters with disabilities in Pidie Regency still face various obstacles, such as limited accessibility of polling stations, suboptimal services from election officers, and assistance mechanisms that may compromise the confidentiality of their votes. In addition, limited access to information, socialization, and data collection affects their independence and participation. On the other hand, KIP Pidie has undertaken several measures, including strengthening regulations and standard operating procedures, improving the capacity of polling officers, providing supporting facilities, and conducting education and supervision to promote inclusive elections. Nevertheless, these efforts have not yet been fully effective due to challenges in implementation, coordination, and the optimization of stakeholders’ roles. Overall, the implementation of the 2024 local election in Pidie Regency indicates that the fulfillment of the political rights of persons with disabilities has not been fully optimal, particularly due to ongoing issues related to polling station accessibility, the quality of services provided by officers, and assistance systems that may reduce voter independence and the confidentiality of their choices. Keywords: Polling Station Assistance, Political Independence, Persons with Disabilities