Electronic Theses and Dissertation

Penerapan syariat Islam dalam berbusana Islami merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran yang menunjukkan belum optimalnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi penerapan kebijakan berbusana Islami serta mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan berbusana Islami di Kota Banda Aceh belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran, kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap tujuan kebijakan, serta pengawasan yang belum sepenuhnya optimal. Pemerintah melalui Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Wilayatul Hisbah telah melakukan berbagai upaya berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya pengawasan, pengaruh perkembangan tren fashion, serta belum meratanya kesadaran masyarakat dalam menerapkan busana Islami. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan strategi sosialisasi, penguatan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan, serta pendekatan yang lebih efektif agar kebijakan berbusana Islami dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Busana Islami, Qanun Nomor 11 Tahun 2002,
Syariat Islam, Kota Banda Aceh

The implementation of Islamic law regarding Islamic dress is one of the policies of the Aceh Government, as stipulated in Qanun No. 11 of 2002 on the Implementation of Islamic Law. However, violations are still observed in its implementation, indicating that public compliance with this policy is not yet optimal. This study aims to examine and explain the evaluation of the implementation of the Islamic dress code policy and to identify the obstacles affecting its implementation in the city of Banda Aceh. This study employs William N. Dunn’s policy evaluation theory, using indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research method used is qualitative with a descriptive approach through data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The results show that the implementation of the Islamic dress code policy in Banda Aceh has not been fully effective. This is evident from the fact that some members of the public continue to commit violations, the lack of understanding and awareness among some members of the public regarding the policy’s objectives, and oversight that has not yet been fully optimized. The government, through the Office of Islamic Sharia, the Civil Service Police Unit, and Wilayatul Hisbah, has undertaken various efforts in the form of outreach, guidance, and enforcement; however, it still faces several challenges, such as limited enforcement resources, the influence of evolving fashion trends, and the uneven level of public awareness regarding the implementation of Islamic dress codes. Therefore, it is necessary to enhance outreach strategies, strengthen ongoing oversight and guidance, and adopt more effective approaches so that the Islamic dress code policy can be implemented in accordance with its established objectives. Keywords: Policy Evaluation, Islamic Attire, Qanun No. 11 of 2002, Islamic Sharia, Banda Aceh City.