Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Ekspansi toko modern berjaringan di perkotaan menimbulkan kekhawatiran
terhadap keberlangsungan pasar tradisional dan usaha mikro kecil menengah
(UMKM). Kota Banda Aceh sebagai kota jasa dan perdagangan menghadapi
persoalan ini secara nyata, di mana pendirian toko swalayan yang tidak sesuai
ketentuan jarak dari pasar rakyat berpotensi merugikan pedagang kecil dan
mengancam aktivitas perdagangan lokal. Sebagai respon atas kondisi tersebut,
Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun
2021 tentang Penataan Usaha Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Tujuan penelitian
ini adalah menganalisis arah kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam
penataan pasar tradisional dan toko modern. Penelitian ini menggunakan
pendekatan ekonomi politik neoklasik dari Caporaso dan Levine untuk
menganalisis arah kebijakan, serta model implementasi kebijakan Van Meter dan
Van Horn untuk mengevaluasi pelaksanaannya melalui enam indikator. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan
data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh
informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah
kebijakan Pemko Banda Aceh mencerminkan intervensi negara yang bersifat
korektif terhadap kegagalan pasar, diwujudkan melalui ketentuan zonasi, jarak
minimal 200 meter, dan kewajiban kemitraan UMKM. Namun implementasinya
belum optimal karena terhambat oleh perubahan sistem perizinan OSS RBA yang
menggeser kewenangan verifikasi ke pemerintah pusat, keterbatasan anggaran
daerah, lemahnya koordinasi antarinstansi, kecenderungan pelaksana menunggu
instruksi pimpinan, serta rendahnya minat UMKM untuk bermitra dengan ritel
modern. Penelitian ini menyarankan agar Pemko Banda Aceh memperkuat
koordinasi penegakan aturan, mengadvokasi peninjauan ulang klasifikasi risiko
usaha ritel dalam OSS RBA, dan mengalokasikan kembali dukungan permodalan
bagi pedagang tradisional.
Kata Kunci: Penataan Pasar Tradisional, Toko Modern, Ekonomi Politik
Neoklasik, Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT The expansion of modern retail chains in urban areas has raised concerns about the sustainability of traditional markets and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Banda Aceh, as a city dependent on trade and services, faces this challenge directly, where the establishment of modern retail stores in close proximity to traditional markets potentially harms small traders. In response, the Banda Aceh City Government enacted Mayor Regulation Number 18 of 2021 on the Management of Supermarkets and Traditional Markets. This study aims to analyze the policy direction of the Banda Aceh City Government in regulating traditional markets and modern retail stores. This research employs the neoclassical political economy approach of Caporaso and Levine to analyze the policy direction, and the Van Meter and Van Horn policy implementation model to evaluate its execution. A qualitative descriptive method was applied, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the city government's policy direction reflects a corrective state intervention against market failure, operationalized through zoning regulations, minimum distance requirements, and mandatory MSME partnerships. However, implementation has been suboptimal due to several constraints: the shift to the risk-based OSS RBA licensing system that transferred verification authority to the central government, limited local fiscal capacity, weak inter-agency coordination, implementers' tendency to await directives from leadership, and low interest among MSMEs in forming partnerships. This study recommends that the Banda Aceh City Government strengthen enforcement coordination, advocate for a review of the risk classification of retail businesses under OSS RBA, and reallocate capital support programs for traditional market traders. Keywords: Traditional Market Regulation, Modern Retail, Neoclassical Political Economy, Policy Implementation.