Electronic Theses and Dissertation

Penyalahgunaan narkotika di Kota Medan terus menunjukkan intensitas yang mengkhawatirkan, dengan Polrestabes Medan mencatat 815 kasus narkotika dan 952 tersangka sepanjang tahun 2023, sementara data awal 2025 mencerminkan tren yang belum menurun secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah memposisikan masalah narkotika dalam perspektif teori kebijakan publik, serta menganalisis peran dan interaksi para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik penanggulangan narkotika di Kota Medan melalui program P4GN, termasuk pemetaan aktor beserta tipologinya (formal dan informal, pemegang kepentingan dan non-pemegang kepentingan) serta relasi kekuasaan di antara mereka yang memengaruhi arah implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara Teori Policy Network (Rhodes, 1997) dan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) untuk memahami bagaimana struktur jaringan aktor, distribusi sumber daya, relasi kekuasaan, dan dinamika kepentingan membentuk kualitas implementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memanfaatkan data primer dari wawancara mendalam dengan aktor-aktor kunci dan data sekunder dari dokumen-dokumen kebijakan serta laporan pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi P4GN di Kota Medan lebih mendekati pendekatan Top down dan Bottom Up yang melibatkan interdependensi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih menunjukkan kecenderungan dominasi aktor penegak hukum. Pemetaan aktor mengungkapkan struktur jaringan yang asimetris di mana aktor formal pemerintah (BNN, Polri, Dinsos) mendominasi sumber daya dan kewenangan, sementara aktor informal (ormas seperti GRANAT, lembaga rehabilitasi swasta, tokoh masyarakat) berada pada posisi periferal dengan sumber daya terbatas.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Penanggulangan Narkotika, P4GN, Governance Network, Policy Network, Implementasi Kebijakan, Analisis Aktor, Relasi Kekuasaan

Narcotics abuse in Medan City continues to exhibit an alarming intensity, with the Medan Police Resort (Polrestabes) recording 815 narcotics cases and 952 suspects throughout 2023, while early 2025 data reflects a trend that has not decreased significantly.This research aims to analyze how the government positions the narcotics issue within the perspective of public policy theory, and to analyze the roles and interactions of actors involved in the implementation of public policy for narcotics countermeasures in Medan City through the P4GN program. This includes mapping actors along with their typologies (formal and informal, stakeholders and non-stakeholders) as well as the power relations among them that influence the direction of policy implementation. This study employs a combination of Policy Network Theory (Rhodes, 1997) and Van Meter and Van Horn’s Policy Implementation Theory (1975) to understand how actor network structures, resource distribution, power relations, and interest dynamics shape the quality of policy implementation. The research is qualitative with a case study approach, utilizing primary data from in-depth interviews with key actors and secondary data from policy documents and program implementation reports. The results show that the implementation of P4GN in Medan City is closer to a Top down and Bottom Up approach involving interdependence between the government, law enforcement agencies, and society, although in practice, a tendency toward the domination of law enforcement actors persists. Actor mapping reveals an asymmetrical network structure where formal government actors (BNN, National Police, Social Service) dominate resources and authority, while informal actors (community organizations such as GRANAT, private rehabilitation institutions, and community figures) occupy a peripheral position with limited resources. Power relations among actors are characterized by a conflict between a repressive orientation (law enforcement) and a rehabilitative orientation (social recovery), resulting in an imbalance in program priorities and resource allocation. Keywords: Public Policy, Narcotics Countermeasures, P4GN, Governance Network, Policy Network, Policy Implementation, Actor Analysis, Power Relations