Electronic Theses and Dissertation

Kecamatan Baitussalam merupakan salah satu wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Besar yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana tsunami akibat kedekatannya dengan zona subduksi Samudra Hindia. Meskipun memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi, kawasan ini justru menunjukkan perkembangan permukiman yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan permukiman tersebut diikuti dengan keberadaan berbagai infrastruktur publik yang mendukung aktivitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor infrastruktur publik yang terbentuk berdasarkan persepsi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Baitussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan penyebaran kuesioner kepada 111 responden yang dipilih menggunakan teknik Proportionate Stratified Sampling. Penelitian ini awalnya dirancang menggunakan 24 variabel infrastruktur publik. Setelah dilakukan uji validitas, satu variabel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria pengujian. Selanjutnya, dua variabel lainnya dikeluarkan pada tahap pengujian communalities, sehingga analisis faktor dilakukan terhadap 21 variabel yang memenuhi kriteria. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis faktor eksploratori dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 21 variabel tersebut membentuk enam faktor, yaitu infrastruktur kebencanaan (faktor loading tertinggi 0,875), infrastruktur sosial (faktor loading tertinggi 0,780), infrastruktur ekonomi dan kelembagaan (faktor loading tertinggi 0,813), infrastruktur jalan (faktor loading 0,801), infrastruktur drainase (faktor loading 0,800), dan infrastruktur energi (faktor loading 0,761). Meskipun demikian, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur kebencanaan, seperti jalur evakuasi, rambu evakuasi, titik kumpul, peta rawan bencana, dan tempat evakuasi sementara, masih belum tersedia secara merata di wilayah penelitian. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi ketersediaan fisik infrastruktur dengan persepsi masyarakat terhadap pentingnya infrastruktur kebencanaan di kawasan rawan bencana. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan perencanaan infrastruktur kebencanaan di Kecamatan Baitussalam yang tidak hanya berfokus pada penyediaan fisik, tetapi juga pada peningkatan fungsi, pemerataan penyediaan, serta pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana secara berkelanjutan dan berbasis risiko wilayah.
Kata kunci: infrastruktur publik, persepsi masyarakat, kawasan rawan bencana, tsunami, Kecamatan Baitussalam.

Baitussalam District is one of the coastal areas in Aceh Besar Regency that is highly vulnerable to tsunami hazards due to its proximity to the Indian Ocean subduction zone. Despite its high disaster risk, the area has experienced rapid residential development in recent years. This development has been accompanied by the provision of various public infrastructures that support community activities. This study aims to identify the public infrastructure factors formed based on the perceptions of residents living in Baitussalam District. A quantitative approach was employed, with data collected through field observations and questionnaires distributed to 111 respondents selected using the Proportionate Stratified Sampling technique. The study was initially designed using 24 public infrastructure variables. After the validity test, one variable was eliminated for failing to meet the required criteria. Subsequently, two additional variables were excluded during the communalities test, resulting in factor analysis being conducted on the remaining 21 variables that met the analytical requirements. The data were analyzed using descriptive statistics and Exploratory Factor Analysis (EFA) with the assistance of SPSS software. The results revealed that the 21 variables were grouped into six factors: disaster infrastructure (highest factor loading = 0.875), social infrastructure (0.780), economic and institutional infrastructure (0.813), road infrastructure (0.801), drainage infrastructure (0.800), and energy infrastructure (0.761). However, field observations indicated that disaster-related infrastructure, including evacuation routes, evacuation signs, assembly points, tsunami hazard maps, and temporary evacuation shelters, is still unevenly distributed across the study area. These findings indicate a gap between the physical availability of disaster infrastructure and the community's perception of its importance in tsunami-prone areas. The study highlights the importance of strengthening disaster infrastructure planning in Baitussalam District by emphasizing not only the provision of physical facilities but also their functionality, equitable distribution, and community preparedness to support sustainable and risk-informed disaster management. Keywords: public infrastructure, community perception, disaster-prone areas, tsunami, Baitussalam District.