Electronic Theses and Dissertation

Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, namun masih menghadapi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah. Tingkat disparitas tercatat sebesar 0,297 di wilayah Barat-Selatan, 0,286 di Utara-Timur, dan 0,259 di Tengah-Tenggara, yang berdampak pada rendahnya daya saing investasi dan kinerja ekonomi regional. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model klasterisasi kabupaten/kota berbasis indeks infrastruktur guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Penelitian dilakukan pada 23 kabupaten/kota di Aceh dengan menggunakan data sekunder tahun 2025 dari BPS Aceh. Sebanyak 16 variabel infrastruktur dianalisis, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, permukiman, utilitas dasar, transportasi, telekomunikasi, hingga sektor ekonomi produktif. Metode yang digunakan adalah skala interval dan analisis klaster K-Means (non-hierarkis), yang menghasilkan lima klaster wilayah. Hasil klasterisasi menunjukkan: Klaster 1 terdiri atas 4 kota dengan keunggulan pada sarana kesehatan, air minum, sanitasi, telekomunikasi, dan hotel; Klaster 2 terdiri atas 2 kabupaten yang unggul pada infrastruktur jalan, rumah sekolah, tanaman pangan, dan perikanan; Klaster 3 mencakup 8 kabupaten dengan karakteristik infrastruktur pada tingkat sedang serta didominasi oleh sektor tanaman pangan; Klaster 4 terdiri atas 3 kabupaten yang memiliki keunggulan pada sektor hortikultura, perkebunan, dan kehutanan; sedangkan Klaster 5 berisi 6 kabupaten/kota dengan tingkat perkembangan infrastruktur yang relatif lebih rendah dibandingkan klaster lainnya. Selanjutnya, analisis AHP menunjukkan prioritas pembangunan utama pada air minum (0,159), tempat tinggal (0,141), listrik (0,104), sarana kesehatan (0,098), dan sanitasi (0,085). Model ini memberikan dasar strategis bagi pemerintah dalam alokasi anggaran dan pemerataan pembangunan.

Aceh Province possesses significant natural resource potential in the agricultural, plantation, and tourism sectors; however, it still faces disparities in infrastructure development across regions. The level of disparity is recorded at 0.297 in the West-South region, 0.286 in the North-East region, and 0.259 in the Central-Southeast region. This condition has contributed to low investment competitiveness and suboptimal regional economic performance. This study aims to develop a regional clustering model of districts/cities based on an infrastructure index to support more targeted, sustainable, and effective development planning. The study was conducted across 23 districts/cities in Aceh using secondary data from 2025 obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS Aceh). A total of 16 infrastructure variables were analyzed, covering education, healthcare, housing, basic utilities, transportation, telecommunications, and productive economic sectors. The methodology employed includes interval scaling and K-Means cluster analysis (non-hierarchical), resulting in five regional clusters. The clustering results indicate that Cluster 1 consists of 4 cities with advantages in health facilities, drinking water, sanitation, telecommunications, and hotels; Cluster 2 consists of 2 districts that excel in road infrastructure, school buildings, food crops, and fisheries; Cluster 3 includes 8 districts with moderate infrastructure characteristics and is dominated by the food crops sector; Cluster 4 consists of 3 districts that have advantages in the horticulture, plantation, and forestry sectors; while Cluster 5 contains 6 districts/cities with a relatively lower level of infrastructure development compared to other clusters.. Furthermore, the Analytical Hierarchy Process (AHP) identifies the main development priorities as drinking water (0.159), housing (0.141), electricity (0.104), healthcare facilities (0.098), and sanitation (0.085). This model provides a strategic basis for the government in budget allocation and equitable development planning.