Electronic Theses and Dissertation

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi utama di wilayah pesisir dataran rendah seperti Kabupaten Aceh Singkil, yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor hidrologi, perubahan penggunaan lahan, serta keterbatasan kapasitas tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko banjir berbasis skenario yang mengintegrasikan analisis teknis dan kelembagaan guna mendukung perencanaan pengurangan risiko yang lebih adaptif dan implementatif.
Pendekatan yang digunakan mencakup pemodelan hidrodinamika dua dimensi untuk mensimulasikan kedalaman dan durasi banjir pada periode ulang 2, 5, 10, 25, dan 50 tahun. Hasil simulasi menunjukkan bahwa luas genangan meningkat dari 238,14 km² (2 tahun) menjadi 866,94 km² (50 tahun), dengan kedalaman banjir mencapai 5,29 m dan durasi genangan hingga 15,78 hari pada skenario ekstrem. Hasil ini kemudian dikombinasikan dengan analisis spasial berbasis Spatial Multi-Criteria Evaluation–Analytic Hierarchy Process (SMCE–AHP) untuk menghasilkan Flood Risk Index (FRI).
Pembobotan AHP menunjukkan bahwa paparan permukiman merupakan faktor dominan (0,54), diikuti oleh kedalaman banjir (0,30) dan durasi (0,16), dengan tingkat konsistensi yang sangat baik (CR = 0,005). Selain itu, penelitian ini mengembangkan Flood Vulnerability Surface (FVS) yang menunjukkan bahwa durasi banjir berperan sebagai faktor penguat terhadap kerusakan, terutama pada wilayah dataran rendah dengan sistem drainase terbatas.
Hasil penelitian mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara prioritas berbasis risiko dan kesiapan implementasi. Intervensi non-struktural memiliki nilai kesiapan tinggi (IRI ≥ 0,75), sementara intervensi struktural utama berada pada tingkat kesiapan sedang hingga rendah (IRI ≈ 0,25–0,50). Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperkenalkan Implementation Readiness Index (IRI) yang memungkinkan penerapan readiness-based sequencing, yaitu pengelompokan intervensi ke dalam jangka pendek (IRI ≥ 0,67), menengah (0,34–0,66), dan panjang (IRI < 0,34).
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko banjir tidak hanya ditentukan oleh intensitas bahaya, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan. Kerangka SMCE–AHP–IRI yang diusulkan memberikan pendekatan yang lebih operasional dalam menjembatani analisis risiko dan implementasi kebijakan, khususnya di wilayah pesisir yang terdesentralisasi.
Kata Kunci: Flood risk management; Hydrodynamic modelling; Flood Vulnerability Surface (FVS); Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE–AHP); Implementation Readiness Index (IRI); Nature-based solutions; Aceh Singkil

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi utama di wilayah pesisir dataran rendah seperti Kabupaten Aceh Singkil, yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor hidrologi, perubahan penggunaan lahan, serta keterbatasan kapasitas tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko banjir berbasis skenario yang mengintegrasikan analisis teknis dan kelembagaan guna mendukung perencanaan pengurangan risiko yang lebih adaptif dan implementatif. Pendekatan yang digunakan mencakup pemodelan hidrodinamika dua dimensi untuk mensimulasikan kedalaman dan durasi banjir pada periode ulang 2, 5, 10, 25, dan 50 tahun. Hasil simulasi menunjukkan bahwa luas genangan meningkat dari 238,14 km² (2 tahun) menjadi 866,94 km² (50 tahun), dengan kedalaman banjir mencapai 5,29 m dan durasi genangan hingga 15,78 hari pada skenario ekstrem. Hasil ini kemudian dikombinasikan dengan analisis spasial berbasis Spatial Multi-Criteria Evaluation–Analytic Hierarchy Process (SMCE–AHP) untuk menghasilkan Flood Risk Index (FRI). Pembobotan AHP menunjukkan bahwa paparan permukiman merupakan faktor dominan (0,54), diikuti oleh kedalaman banjir (0,30) dan durasi (0,16), dengan tingkat konsistensi yang sangat baik (CR = 0,005). Selain itu, penelitian ini mengembangkan Flood Vulnerability Surface (FVS) yang menunjukkan bahwa durasi banjir berperan sebagai faktor penguat terhadap kerusakan, terutama pada wilayah dataran rendah dengan sistem drainase terbatas. Hasil penelitian mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara prioritas berbasis risiko dan kesiapan implementasi. Intervensi non-struktural memiliki nilai kesiapan tinggi (IRI ≥ 0,75), sementara intervensi struktural utama berada pada tingkat kesiapan sedang hingga rendah (IRI ≈ 0,25–0,50). Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperkenalkan Implementation Readiness Index (IRI) yang memungkinkan penerapan readiness-based sequencing, yaitu pengelompokan intervensi ke dalam jangka pendek (IRI ≥ 0,67), menengah (0,34–0,66), dan panjang (IRI < 0,34). Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko banjir tidak hanya ditentukan oleh intensitas bahaya, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan. Kerangka SMCE–AHP–IRI yang diusulkan memberikan pendekatan yang lebih operasional dalam menjembatani analisis risiko dan implementasi kebijakan, khususnya di wilayah pesisir yang terdesentralisasi. Kata Kunci: Flood risk management; Hydrodynamic modelling; Flood Vulnerability Surface (FVS); Spatial Multi-Criteria Evaluation (SMCE–AHP); Implementation Readiness Index (IRI); Nature-based solutions; Aceh Singkil