Electronic Theses and Dissertation

Pemerintah Aceh melalui Bus Trans Koetaradja memberikan pelayanan transportasi umum secara gartis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan subsidi ini guna untuk meningkatkan aksesibilitas dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Layananan transportasi gratis Trans Koetaradja ini anggarannya bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA). Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan kebijakan subsidi, serta mengkaji terkait hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan subsidi transportasi umum di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan publik yang mencakup dari tahap perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh berupaya untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan subsidi yaitu melakukan transformasi badan layanan dari UPTD menjadi BLUD dengan tujuan agar kedepannya menjadi lebih mandiri. Bukan hanya itu saja pemerintah kedepannya juga berencana untuk memberlakukan tarif pada layanan Trans Koetardja agar tidak ketergantungan pada anggaran daerah. Upaya selanjutnya yaitu Pemerintah Aceh juga berupaya dalam mencari sumber pendanaan kreatif lainya seperti penyewaan bus. Selain dari upaya tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan subsidi juga ditemukannya hambatan yaitu adanya kendala teknis dilapangan berupa keterbatasan bus yang beroperasional dan tidak keteraturan jadwal layanan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan subsidi pada transportasi umum Trans Koetaradja secara keseluruhan belum optimal diakibatkan karena tingginya angka ketergantungan pada anggaran keuangan daerah sehingga diperlukannya penguatan kolaborasi antara pihak pemerintah dengan berbagai sektor untuk menjamin keberlanjutan transportasi umum di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Kebijakan, Trans Koetaradja, Transportasi Umum, Kota Banda Aceh

The Aceh Government provides free public transportation services through the Trans Koetaradja bus system as part of its efforts to enhance public welfare. This subsidy policy aims to improve accessibility and reduce the use of private vehicles. Funding for the free Trans Koetaradja service is derived from the Aceh Regional Budget (APBA). This study aims to analyze the Aceh Government's efforts in implementing the subsidy policy and to examine the obstacles encountered during the implementation of the public transportation subsidy policy in Banda Aceh City. The study employs public policy analysis theory, covering the stages of problem formulation, forecasting, recommendation, monitoring, and evaluation. A descriptive qualitative method is used, with data collected through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the Aceh Government is striving to improve the subsidy policy's implementation by transforming the service agency from a Technical Implementation Unit (UPTD) into a Regional Public Service Agency (BLUD) to foster greater future self-sufficiency. Furthermore, the government plans to introduce a fare-based system to reduce reliance solely on the regional budget. Additional efforts include seeking creative funding sources, such as bus rentals. Despite these efforts, obstacles were identified during implementation, specifically technical issues such as a limited number of operational buses and irregular service schedules. The study concludes that the overall implementation of the Trans Koetaradja public transportation subsidy policy has not yet reached an optimal level due to a high dependency on the regional budget; therefore, strengthened collaboration between the government and various sectors is essential to ensure the sustainability of public transportation in Banda Aceh City. Keywords: Policy, Trans Koetaradja, Public Transport, City of Banda Aceh