KONFLIK BATAS GAMPONG ANTARA SUAK RAYA DAN LAPANG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT 1999-2024 | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

KONFLIK BATAS GAMPONG ANTARA SUAK RAYA DAN LAPANG KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN KABUPATEN ACEH BARAT 1999-2024


Pengarang

Resa Putri Rahayu - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Drs. Mawardi, M.Hum., - 196803281993031001 - - - Dosen Pembimbing I
Muhammad Haikal - 198808302024211001 - Dosen Pembimbing II



Nomor Pokok Mahasiswa

2106101020062

Fakultas & Prodi

Fakultas KIP / Pendidikan Sejarah (S1) / PDDIKTI : 87201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas KIP Sejarah., 2026

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
Resa Putri Rahayu. (2026) .Konflik Batas Gampong Antara Suak Raya Dan Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (1999-2024). [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Di hawah bimbingan Drs. Mawardi, M.Hum., M.A. dan Muhammad Haikal, S.Pd., M.Pd.
Penelitian ini berjudul “Konflik Batas antara Gampong Suak Raya dan Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat 1999–2024.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya konflik batas gampong, dinamika konflik sejak tahun 1999 hingga 2024, serta upaya penyelesaiannya. Konflik ini berawal dari ketidakjelasan batas administratif yang sebelumnya hanya didasarkan pada kesepakatan adat dan batas alam. Seiring meningkatnya nilai ekonomi lahan akibat pembangunan dan perubahan fungsi tanah, muncul klaim kepemilikan dari kedua belah pihak yang memicu konflik terbuka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif serta metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat gampong, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kedua gampong pada awalnya harmonis karena wilayah sengketa masih berupa hutan dan belum bernilai ekonomis. Konflik mulai mencuat pada tahun 1999 ketika masyarakat mulai membuka dan menggarap lahan tanpa batas administratif yang jelas. Konflik mencapai puncaknya pada tahun 2007 dan kemudian dimediasi oleh pemerintah daerah. Penetapan batas gampong pada tahun 2017 membantu meredam konflik, meskipun dinamika sosial masih mengalami pasang surut hingga 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik dipengaruhi oleh faktor historis, administratif, dan ekonomi yang saling berkaitan.
Kata Kunci: konflik batas, gampong, sengketa lahan, dinamika konflik.

ABSTRACT Resa Putri Rahayu. (2026). Boundary Conflict between Gampong Suak Raya and Lapang, Johan Pahlawan Subdistrict, West Aceh Regency (1999–2024). Undergraduate Thesis, Department of History Education, Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Syiah Kuala. Supervised by Drs. Mawardi, M.Hum., M.A. and Muhammad Haikal, S.Pd., M.Pd. This research is entitled “Boundary Conflict between Gampong Suak Raya and Lapang, Johan Pahlawan Subdistrict, West Aceh Regency 1999–2024.” The study aims to examine the background of the boundary conflict, the dynamics of the conflict from 1999 to 2024, and the efforts undertaken to resolve it. The conflict originated from the absence of clear administrative boundary demarcation, which had previously been based only on customary agreements and natural boundaries. As land values increased due to development and changes in land use, competing ownership claims emerged from both parties and triggered open conflict. This research employs a qualitative approach with a descriptive research design and applies historical research methods, including heuristics, verification, interpretation, and historiography. Data were collected through documentation studies, interviews with community leaders and village officials, and literature review. The findings indicate that the relationship between the two gampongs was initially harmonious because the disputed area was forest land and had no significant economic value. The conflict began to surface in 1999 when communities started clearing and cultivating land without clear administrative boundaries. The conflict peaked in 2007 and was later mediated by local government authorities. The formal boundary determination in 2017 helped reduce tensions, although social dynamics continued to fluctuate until 2024. The study concludes that the conflict was influenced by interconnected historical, administrative, and economic factors. Keywords: boundary conflict, gampong, land dispute, conflict dynamics.

Citation



    SERVICES DESK