Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 61 ayat (3) menegaskan dalam upaya memenuhi petunjuk pada tahap prapenuntutan berkas perkara harus dikembalikan dalam waktu paling lama 14 hari, Pelaksanaan prapenuntutan pada kasus jual beli narkotika menunjukkan adanya kendala seperti keterlambatan pengembalian berkas, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi penyebab keterlambatan ini.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan prapenuntutan, mengidentifikasi apa saja hal yang menyebabkan keterlambatan pengembalian berkas perkara dalam memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum, dan upaya jaksa penuntut umum untuk meminimalisir keterlambatan pengembalian berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh,

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara bersama responden. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses prapenuntutan dilakukan ketika memasuki tahap penyidikan dan setelah penyidikan selesai diadakan penelitian terhadap perkara untuk mengidentifikasi kekurangan dalam berkas perkara dan proses prapenuntutan apabila berkas telah dinyatakan lengkap dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, adapun penyebab keterlambatan pengembalian berkas perkara karena petunjuk yang harus dipenuhi berupa hasil laboratorium terkait identifikasi narkotika. Karena keterbatasan jumlah laboratorium forensik dan tingginya jumlah perkara yang diperiksa turut mempengaruhi lamanya proses pemeriksaan di laboratorium forensik yang hasil akhirnya pengembalian berkas perkara menjadi tersendat. Terkait upaya Jaksa dalam meminimalisir keterlambatan pengembalian berkas dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dengan penyidik.

Disarankan untuk penyidik satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Banda Aceh untuk meningkatkan fasilitas laboratorium agar dapat memperoleh hasil forensik yang lebih cepat dan mempertimbangkan kerja sama dengan laboratorium disekitar wilayah hukum untuk mengurangi ketergantungan pada satu laboratorium agar penyelesaian perkara menjadi lebih cepat.

Based on the provisions of Law Number 20 of 2025 concerning the Code of Criminal Procedure, Article 61 paragraph (3) stipulates that in order to comply with the public prosecutor's instructions during the pre-prosecution stage, the case file must be returned within a maximum period of 14 days. However, the implementation of the pre-prosecution process in narcotics trafficking cases has encountered obstacles, particularly delays in the return of case files. Therefore, it is necessary to identify measures to address the causes of these delays. This study aims to explain the implementation of the pre-prosecution process, identify the factors causing delays in the return of case files in fulfilling the Public Prosecutor's instructions, and examine the efforts made by Public Prosecutors to minimize delays in the return of case files at the Banda Aceh District Prosecutor's Office. The research employed an empirical juridical method. Primary data were obtained through field research by conducting interviews with respondents, while secondary data were collected through a literature review of books and other relevant legal references related to the research problem. The findings indicate that the pre-prosecution process begins during the investigation stage. Once the investigation has been completed, the Public Prosecutor examines the case file to identify any deficiencies that must be corrected before the file can be declared complete and proceed to the next stage. The primary cause of delays in the return of case files is the requirement to obtain forensic laboratory examination results for narcotics identification. The limited number of forensic laboratories, coupled with the high volume of cases requiring examination, significantly prolongs the forensic testing process, which consequently delays the return of case files. To minimize these delays, Public Prosecutors strengthen coordination with investigators throughout the pre-prosecution process. It is recommended that investigators of the Narcotics Investigation Unit of the Banda Aceh City Resort Police improve access to forensic laboratory facilities to obtain examination results more promptly and consider establishing cooperation with forensic laboratories within or near their jurisdiction. Such measures would reduce dependence on a single laboratory and contribute to a more efficient and timely completion of criminal case proceedings.