Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG)
Pengarang
Muhammad Fariz Al Hafiz - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Mukhlis - 196804211994021002 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
2203101010294
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : .,
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan produk legislasi daerah yang berlaku khusus di Provinsi Aceh sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang salah satunya mengatur jarimah maisir sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa ”Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2(dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bersama bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung” dan pasal 18 sampai 20 di dalam Qanun Jinayat.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pidana cambuk terhadap jarimah maisir, menjelaskan penerapan hukum oleh Mahkamah Syar'iyah Sabang, menjelaskan hambatan pelaksanaannya, serta meenjelaskan prosedur hukum acara dalam penanganan perkara maisir dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan.
Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian lapangan, dengan landasan teori pemidanaan Islam, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan teori kewenangan peradilan khusus, serta pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen putusan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana cambuk telah sesuai ketentuan qanun, namun belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya Wilayatul Hisbah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sulitnya pembuktian akibat modus operandi baru, meskipun eksekusi cambuk secara terbuka telah menimbulkan efek jera yang bersifat parsial. Diperlukan penambahan personil dan kualitas sumber daya manusia terutama bagi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah kota sabang dan juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum di kota Sabang
Disimpulkan bahwa penerapan pidana cambuk telah memiliki landasan hukum yang kuat dan prosedur peradilan yang sah, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas Wilayatul Hisbah, intensifikasi sosialisasi qanun, serta sinergi antara aparat penegak hukum, ulama, dan tokoh masyarakat dalam pencegahan jarimah maisir secara komprehensif dan berkesinambungan.
Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law is a regional legislative instrument that applies exclusively within the Province of Aceh as an implementation of its special autonomy pursuant to Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh. Among the offenses regulated under the Qanun is jarimah maisir (gambling), as defined in Article 1 point 22, which provides that: “Maisir is any act involving an element of betting and/or chance conducted between two or more parties based on a mutual agreement whereby the winning party is entitled to receive payment or a specified benefit from the losing party, either directly or indirectly.” The offense is further regulated under Articles 18 through 20 of the Jinayat Qanun. This study aims to examine the implementation of the caning punishment for the offense of jarimah maisir, to analyze the application of the law by the Syar'iyah Court of Sabang, to identify the obstacles encountered in its enforcement, and to explain the procedural aspects of criminal proceedings in maisir cases, from the investigation stage through the execution of the court judgment. This research employs an empirical juridical approach through field research, drawing upon the theories of Islamic criminal punishment, Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness, and the theory of the jurisdiction of special courts. Data were collected through in-depth interviews and documentary analysis of judicial decisions. The findings indicate that the implementation of the caning punishment has generally complied with the provisions of the Jinayat Qanun. Nevertheless, its enforcement has not yet been fully effective due to the limited personnel and institutional capacity of the Wilayatul Hisbah, the low level of public legal awareness, and evidentiary challenges arising from increasingly sophisticated methods of committing gambling offenses. Although public caning has produced a partial deterrent effect, further improvements remain necessary. Accordingly, additional personnel and enhanced human resource capacity, particularly within the Sabang Municipal Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Wilayatul Hisbah, as well as improvements to the supporting facilities and infrastructure for law enforcement in Sabang, are required. It is concluded that the implementation of the caning punishment is supported by a clear legal basis and is carried out in accordance with valid judicial procedures. However, its effectiveness should be enhanced through strengthening the institutional capacity of the Wilayatul Hisbah, intensifying public dissemination and education regarding the Jinayat Qanun, and fostering greater synergy among law enforcement authorities, Islamic scholars (ulama), and community leaders in preventing jarimah maisir in a comprehensive and sustainable manner.
ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH KOTA BANDA ACEH) (MIFTAHUL AL AHYAR, 2021)
PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT TERHADAP JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH SABANG) (Muhammad Fariz Al Hafiz, 2026)
TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL (JARIMAH LIWATH) BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYATRN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) (MUHAMMAD RIJAL, 2022)
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH SUBULUSSALAM) (SELI KAYU WANGI, 2023)
PENJATUHAN UQUBAT TA’ZIR PENJARA TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE) (RAMA GUNAWAN, 2024)