PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH POLRESTA BANDA ACEH) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH POLRESTA BANDA ACEH)


Pengarang

NELSA RISIKA PUTRI - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Aldisa Melissa, S.H., M.H. - 199107152022032015 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2203101010105

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Progam Studi Ilmu Hukum., 2026

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memeiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurangan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Namun dalam kenyataannya masih banyak anak-anak berusia 17-18 tahun yang mengemudikan kendaraan sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang tidak memiliki SIM yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum polresta Banda Aceh, faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan sanksi, dan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Banda Aceh dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang tidak memiliki SIM di wilayah Polresta Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden dan informan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian meunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yang tidak memiliki SIM di kota Banda Aceh dilakukan melalui tindakan penghimbauan/teguran, penyelesaian melalui mekanisme denda, pendekatan edukatif. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi adalah rendahnya kesadaran hukum pada anak, kurangnya pengawasan orang tua. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak tidak memiliki SIM ialah upaya pembinaan, upaya pencegahan pelanggaran, serta upaya pinandakan hukum.

Disarankan kepada kepolisian Satuan Lalu Lintas, Orang tua, dan pihak sekolah melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan pengawasan lebih tegas dalam mengawasi anak, untuk mencengah terjadinya pelanggaran lalu lintas tanpa SIM oleh anak, dan diharapkan kepada pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Banda Aceh meningkatkan razia rutin diberbagai titik-titik rawan pelanggaran.

Article 281 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation provides that any person who operates a motor vehicle on a public road without possessing a valid driver's license, as required under Article 77 paragraph (1), shall be subject to imprisonment for a maximum of four (4) months or a fine not exceeding IDR 1,000,000 (one million rupiah). Nevertheless, in practice, many children aged 17–18 years continue to operate motorcycles without holding a valid driver's license (Surat Izin Mengemudi/SIM). This study aims to examine the implementation of sanctions against children without a driver's license who commit traffic violations within the jurisdiction of the Banda Aceh Municipal Police Resort (Polresta Banda Aceh), to identify the factors hindering the enforcement of such sanctions, and to analyze the measures undertaken by the Banda Aceh Municipal Police Resort in enforcing sanctions against unlicensed child traffic offenders. This research employs an empirical juridical research method. The data consist of primary data obtained through field research by conducting direct interviews with respondents and informants, as well as secondary data collected through a review of relevant legal literature. The findings indicate that the enforcement of sanctions against unlicensed child traffic offenders in Banda Aceh is carried out through warnings or reprimands, settlement through the imposition of fines, and educational approaches. The primary obstacles to the enforcement of sanctions include the low level of legal awareness among children and inadequate parental supervision. To address these challenges, the Banda Aceh Municipal Police have undertaken various measures, including guidance and counseling programs, preventive efforts to reduce traffic violations, and law enforcement actions. The study recommends that the Traffic Police Unit, parents, and schools strengthen educational programs, public awareness campaigns, and supervision of children to prevent traffic violations involving the operation of motor vehicles without a driver's license. Furthermore, it is recommended that the Traffic Police Unit of the Banda Aceh Municipal Police Resort intensify routine traffic enforcement operations at locations with a high incidence of traffic violations.

Citation



    SERVICES DESK