Electronic Theses and Dissertation

PROGRAM STUDI MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tesis, Juli 2026
Iqbal Saputra

Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Aceh Tahun 2019–2025: Tantangan dari Perspektif Pemerintah Aceh

212 Halaman + 2 Tabel + 1 gambar

ABSTRAK
Latar Belakang: Prevalensi stunting di Aceh pada tahun 2024 masih mencapai 28,6%, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 19,8%. Meskipun Pemerintah Aceh telah menerbitkan regulasi melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 dan Nomor 42 Tahun 2023, penurunan angka stunting dinilai belum signifikan.Tujuan: Menganalisis persepsi pengambil kebijakan, mekanisme koordinasi antar instansi, dan tantangan lintas sektor dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Aceh dari perspektif Pemerintah Aceh. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sebelas informan dipilih secara purposive sampling dari berbagai instansi, meliputi Dinas Kesehatan, Bappeda, BKKBN, Dinas Sosial, DPMG, PERKIM, serta pelaksana di tingkat kecamatan dan desa. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil: Seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman konseptual yang memadai tentang stunting, namun implementasi di lapangan masih lemah. Koordinasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengalami penurunan intensitas signifikan, diperparah oleh pembubaran Satuan Tugas pada 2024 dan ego sektoral antar instansi. Tantangan utama meliputi pergeseran prioritas nasional ke program Makan Bergizi Gratis (MBG), efisiensi anggaran, rendahnya cakupan imunisasi dasar (5,4%), hambatan sosial budaya berupa mitos dan penolakan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan insentif kader. Kesimpulan: Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Aceh menghadapi hambatan struktural, sumber daya, komunikasi, politik, sosial-budaya, dan regulasi yang saling berkaitan. Penguatan koordinasi lintas sektor, revitalisasi kelembagaan, dan pendekatan perubahan perilaku berbasis bukti sangat dibutuhkan untuk menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan.
Kata Kunci: stunting, implementasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, TPPS

MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM FACULTY OF MEDICINE, SYIAH KUALA UNIVERSITY Thesis, June 2026 Iqbal Saputra Analysis of Stunting Reduction Policy Implementation in Aceh, 2019–2025: Challenges from the Perspective of the Aceh Government 212 Pages + 2 Tables + 1 Figure ABSTRACT Background: Stunting prevalence in Aceh reached 28.6% in 2024, well above the national average of 19.8%. Despite the Aceh Government issuing regulations through Governor's Regulation No. 14 of 2019 and No. 42 of 2023, stunting reduction has remained insufficient. Objective: To analyze policymakers' perceptions, inter-agency coordination mechanisms, and cross-sectoral challenges in implementing stunting reduction policies in Aceh from the perspective of Aceh Government officials. Methods: This study employed a qualitative approach using a case study method. Eleven informants were selected through purposive sampling from multiple agencies, including the Health Office, Bappeda, BKKBN, Social Service, DPMG, PERKIM, and implementers at the sub-district and village levels. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using the Miles and Huberman model. Results: All stakeholders demonstrated adequate conceptual knowledge of stunting, but field implementation remained weak. Coordination through the Stunting Reduction Acceleration Team (TPPS) declined significantly, worsened by the dissolution of the Task Force in 2024 and sectoral ego among agencies. Key challenges included a national priority shift toward the Free Nutritious Meals (MBG) program, budget cuts, critically low basic immunization coverage (5.4%), socio-cultural barriers such as myths and community resistance, and insufficient human resources and cadre incentives. Conclusion: Stunting reduction policy implementation in Aceh faces interrelated structural, resource, communication, political, socio-cultural, and regulatory barriers. Strengthening cross-sectoral coordination, revitalizing institutional mechanisms, and adopting evidence-based behavioral change approaches are essential to achieve sustainable stunting reduction. Keywords: stunting, policy implementation, cross-sectoral coordination, TPPS