Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan Tersangka”. Dalam rangka penegakan Syariat Islam, dibentuklah Satpol-PP dan Wilayatul Hisbah sebagai lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Syariat Islam, termasuk zina. Namun dalam kenyataannya masih ada ditemukan pelanggaran jarimah zina dan dalam penyidikannya penyidik mengalami beberapa hambatan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan Pelaksanaan Penyidikan terhadap perkara jarimah perzinahan, hambatan dalam pelaksanaan penyidikan perkara jarimah perzinahan dan upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan perkara jarimah perzinahan di Banda Aceh.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkajı ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, teknik wawancara, dan studi pustaka.

Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap perkara jarimah perzinahan melalui proses penerimaan laporan atau temuan, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemanggilan dan pemeriksaan saksi dan tersangka, penahanan terhadap tersangka. Hambatan pelaksanaannya standar pembuktian yang sangat tinggi (syarat formil), upaya pelaku menyembunyikan identitas dan melarikan diri, kurangnya Pegawai Penyidik Negeri Sipil. Adapun upaya penegak hukum dalam mengatasi hambatan penyidikan ialah dengan cara menyusun berita acara pemeriksaan tersangka secara komprehensif, berkoordinasi dengan kepolisian dan upaya pembinaan serta pendekatan persuasif untuk memperoleh pengakuan.

Disarankan perlu dilakukan berbagai upaya seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta memperkuat pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, penting juga untuk memberikan perlindungan saksi. Di samping itu, penyediaan fasilitas yang memadai bagi petugas penegak hukum juga sangat diperlukan, seperti ruang kerja yang nyaman, aman, serta sarana pendukung lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas secara optimal.

Article 1 point (21) of Qanun Aceh Number 7 of 2013 on Jinayat Procedural Law provides that: “Investigation is a series of actions undertaken by an investigator, in the circumstances and according to the procedures prescribed by law and/or the Qanun, to seek and collect evidence that serves to clarify the Jinayat offense committed and to identify the suspect.” In furtherance of the enforcement of Islamic Sharia in Aceh, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Wilayatul Hisbah were established as specialized institutions responsible for supervising and enforcing compliance with Islamic Sharia, including offenses of adultery (zina). Nevertheless, violations of the jarimah of adultery continue to occur in practice, and investigators encounter a number of obstacles during the investigation process. This undergraduate thesis aims to examine the implementation of investigations into jarimah of adultery cases, identify the obstacles encountered during such investigations, and analyze the measures undertaken to overcome those obstacles in Banda Aceh. This study employs an empirical juridical research method (field legal research), which examines the applicable legal provisions alongside their implementation in society. Data were collected through field research, interviews, and library research. The findings reveal that investigations into jarimah of adultery cases are conducted through several stages, namely the receipt of reports or initial findings, the first investigative measures at the crime scene, the summoning and examination of witnesses and suspects, and the detention of suspects where necessary. The principal obstacles encountered include the exceptionally stringent evidentiary requirements (formal evidentiary standards), attempts by perpetrators to conceal their identities or evade arrest, and the limited number of Civil Servant Investigators (Penyidik Pegawai Negeri Sipil – PPNS). To address these challenges, law enforcement authorities prepare comprehensive investigation reports, coordinate closely with the police, and employ guidance and persuasive approaches to encourage suspects to provide truthful statements or confessions. The study recommends several measures to improve the effectiveness of investigations, including providing legal awareness and training programs for the community, enhancing the capacity of Civil Servant Investigators (PPNS), and strengthening supervisory mechanisms. In addition, greater attention should be given to witness protection to encourage cooperation during investigations. Furthermore, adequate facilities should be provided for law enforcement officers, including secure and comfortable working environments and other supporting infrastructure necessary to ensure the effective performance of their duties.