Electronic Theses and Dissertation

Perkembangan mobilitas perkotaan di Kota Banda Aceh menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan kendaraan pribadi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menimbulkan tantangan terhadap efektivitas sistem transportasi perkotaan, khususnya dalam upaya meningkatkan pemanfaatan layanan transportasi umum yang disediakan pemerintah melalui sistem Trans Koetaradja. Meskipun layanan ini beroperasi tanpa tarif, tingkat penggunaannya masih relatif rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi dan layanan transportasi berbasis aplikasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi pengguna transportasi, mengembangkan model probabilistik pilihan moda, dan mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi keputusan perjalanan di kalangan penduduk Kota Banda Aceh. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui survei terhadap 468 responden menggunakan metode preferensi terungkap dan preferensi tersurat. Analisis dilakukan menggunakan model Multinomial Logit (MNL) untuk memperkirakan probabilitas memilih antara kendaraan pribadi, transportasi umum, dan layanan transportasi daring. Hasil menunjukkan bahwa kendaraan pribadi tetap menjadi moda dominan di semua skenario yang dianalisis. Kepemilikan sepeda motor secara signifikan meningkatkan probabilitas penggunaan kendaraan pribadi, meningkat dari 0,74 pada rumah tangga tanpa sepeda motor menjadi 0,95 pada rumah tangga yang memiliki empat sepeda motor. Variabel yang berkaitan dengan tarif menunjukkan pengaruh terkuat dalam meningkatkan kemungkinan penggunaan transportasi umum, dengan probabilitas mencapai 0,30 dalam skenario perjalanan berbasis harga. Sementara itu, kedekatan dengan halte bus tidak secara signifikan mengurangi dominasi kendaraan pribadi, dengan probabilitas penggunaan kendaraan pribadi tetap di atas 0,83 di semua kategori jarak halte. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum tidak hanya harus fokus pada penyediaan layanan tetapi juga pada penguatan daya saing transportasi umum melalui peningkatan atribut layanan dan regulasi penggunaan kendaraan pribadi.

The development of urban mobility in Banda Aceh City has shown a significant increase in private vehicle usage in recent years. This condition poses challenges to the effectiveness of the urban transportation system, particularly in efforts to enhance the utilization of public transport services provided by the government through the Trans Koetaradja system. Although this service operates fare-free, its usage level remains relatively low compared to private vehicles and app-based transport services. This study aims to analyze the socio-economic characteristics of transport users, develop a probabilistic model of mode choice, and identify dominant factors influencing travel decisions among residents of Banda Aceh City. A quantitative approach was employed through a survey of 468 respondents using revealed preference and stated preference methods. The analysis was conducted using a Multinomial Logit (MNL) model to estimate the probability of choosing among private vehicles, public transport, and online transport services. The results indicate that private vehicles remain the dominant mode across all analyzed scenarios. Motorcycle ownership significantly increases the probability of private vehicle usage, rising from 0.74 in households without motorcycles to 0.95 in households owning four motorcycles. Fare-related variables exhibit the strongest influence in increasing the likelihood of public transport usage, with probabilities reaching 0.30 under price-based travel scenarios. Meanwhile, proximity to bus stops has not significantly reduced the dominance of private vehicles, with the probability of private vehicle usage remaining above 0.83 across all stop-distance categories. These findings suggest that policies aimed at increasing public transport usage should not only focus on service provision but also on strengthening the competitiveness of public transport through improvements in service attributes and the regulation of private vehicle use.