KAJIAN DOMAIN PEMANGKU KEPENTINGAN EAFM PUD PADA PENGELOLAAN PERIKANAN DEPIK (RASBORA TAWARENSIS) DI KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

KAJIAN DOMAIN PEMANGKU KEPENTINGAN EAFM PUD PADA PENGELOLAAN PERIKANAN DEPIK (RASBORA TAWARENSIS) DI KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH


Pengarang

ZIDAN AKBAR - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Edy Miswar - 197908162006041003 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2211103010067

Fakultas & Prodi

Fakultas Kelautan dan Perikanan / Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (S1) / PDDIKTI : 54246

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Kelautan dan perikanan., 2026

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Ikan depik merupakan spesies endemik Danau Lut Tawar yang keberadaannya kian terancam akibat intensitas penangkapan berlebih, penurunan kualitas lingkungan, dan fragmentasi pemangku kepentingan. Fenomena ini memerlukan pendekatan komprehensif guna menjaga kelestarian stok di habitat alaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kondisi, peran, serta kontribusi aktif pemangku kepentingan dalam mendukung tata kelola berkelanjutan melalui kerangka Ecosystem Approach to Fisheries Management Perairan Umum Darat (EAFM PUD). Metode penelitian menggunakan survei lapangan dengan teknik stratified random sampling di Kecamatan Lut Tawar pada bulan Februari 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengisian kuesioner kepada 35 responden yang terdiri atas unsur dinas perikanan, dinas pariwisata, penyuluh, akademisi, unit perencanaan, serta nelayan setempat. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan penilaian indikator
domain pemangku kepentingan EAFM PUD yang meliputi sinergitas kebijakan lintas sektor, kapasitas sumber daya manusia, dan orientasi kebijakan pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan nilai komposit domain pemangku kepentingan sebesar 533, yang menempatkan status pengelolaan pada kategori sedang dengan model bendera kuning. Indikator orientasi kebijakan pemerintah daerah telah berjalan baik melalui komitmen pengalokasian anggaran strategis dan program kerja lokal. Namun, indikator sinergitas lintas sektor dan kapasitas pemangku kepentingan belum optimal akibat lemahnya sinkronisasi program kerja lapangan serta dominasi pemahaman konvensional pada kelompok nelayan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi dan pendampingan teknis berbasis ekosistem
secara berkelanjutan. Kata kunci: Perikanan darat, kapasitas pemangku kepentingan, status komposit, kelestarian stok, pengelolaan berkelanjutan.

Kata kunci: Perikanan darat, kapasitas pemangku kepentingan, status komposit, kelestarian stok, pengelolaan berkelanjutan.

Depik fish is an endemic species of Lake Lut Tawar whose existence is increasingly threatened by overfishing, environmental degradation, and fragmented stakeholder. This phenomenon requires a comprehensive approach to maintain stock sustainability in its natural habitat. This study aims to assess the condition, roles, and active contributions of stakeholders in supporting sustainable governance through the Ecosystem Approach to Fisheries Management for Inland Waters (EAFM PUD) framework. The research utilized a field survey with a stratified random sampling technique conducted in Lut Tawar District in February 2025. Data were gathered through interviews, observations, and questionnaires distributed to 35 respondents, including representatives from fisheries agencies, tourism agencies, extension officers, academics, planning units, and local fishermen. Data analysis evaluated the EAFM PUD stakeholder domain indicators, focusing on cross-sector policy synergy, human resource capacity, and local government policy orientation. The results revealed a composite value of 533 for the stakeholder domain, categorizing the management status as moderate, represented by a yellow flag model. The local government policy orientation indicator performed well, reflecting commitments to strategic budget allocation and local work programs. However, cross-sector synergy and stakeholder capacity remained suboptimal due to weak synchronization of field programs and conventional knowledge dominance among fishermen groups. The implications underscore the critical need for strengthening inter-agency coordination and continuous ecosystem-based technical guidance. Keywords: Inland fisheries, stakeholder capacity, composite status, stock sustainability, sustainable management.

Citation



    SERVICES DESK