Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh menjadi persoalan yang terus berulang karena keberadaan pedagang di ruang publik menimbulkan masalah ketertiban, tata ruang, dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Meskipun Pemerintah Kota Banda Aceh telah merespons laporan masyarakat dan aparatur gampong, penanganan yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Political Will Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh serta dampak sosial kebijakan yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pejabat Wali Kota Banda Aceh, staf bagian analisis kebijakan, aparat Satpol PP dan WH, akademisi, Geuchik dan Sekdes Gampong Rukoh, pedagang, serta masyarakat setempat. Analisis penelitian menggunakan teori Political Will dari Brinkerhoff (2010) dan konsep dampak sosial kebijakan publik dari Thomas R. Dye (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Political Will Pemerintah Kota Banda Aceh belum hadir secara substantif, karena tindakan yang dilakukan masih bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat dan pemerintah gampong, terbatas pada imbauan administratif, belum didukung kesiapan teknis relokasi, tidak disertai sanksi yang tegas, serta belum terinstitusionalisasi secara berkelanjutan. Sementara itu, dampak sosial kebijakan menunjukkan bahwa penertiban hanya menghasilkan kesadaran sementara tanpa membentuk kepatuhan pedagang secara berkelanjutan, memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat, serta menghasilkan distribusi manfaat dan beban sosial yang tidak seimbang antara masyarakat dan pedagang. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Political Will Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penertiban pedagang liar di Gampong Rukoh masih berada pada level formalitas administratif dan belum berkembang menjadi komitmen politik yang strategis, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga dampak kebijakan yang dihasilkan juga belum stabil dalam masyarakat.
Kata kunci: Political Will, kebijakan publik, penertiban pedagang liar, dampak sosial kebijakan.

ABSTRACT The control of illegal street vendors in Gampong Rukoh, Syiah Kuala District, Banda Aceh City, has become a recurring issue because the presence of vendors in public spaces creates problems related to public order, spatial planning, and community environmental comfort. Although the Banda Aceh City Government has responded to reports from the community and gampong officials, the measures taken have not yet produced sustainable outcomes. This study aims to analyze the Political Will of the Banda Aceh City Government in controlling illegal street vendors in Gampong Rukoh and the social policy impacts generated by the policy.This study employed a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation. The informants in this study consisted of the Acting Mayor of Banda Aceh, policy analysis staff, Satpol PP and WH officers, academics, the village head and village secretary of Gampong Rukoh, street vendors, and local residents. The analysis used Brinkerhoff’s Political Will theory (2010) and Thomas R. Dye’s concept of social impacts of public policy (2013). The results show that the Political Will of the Banda Aceh City Government has not yet been substantively present, as the actions taken remain reactive to reports from the community and gampong officials, are limited to administrative appeals, are not supported by technical readiness for relocation, are not accompanied by firm sanctions, and have not been institutionalized sustainably. Meanwhile, the social policy impacts indicate that the control policy only creates temporary awareness without establishing long-term compliance among vendors, generates differences of opinion within the community, and produces an unequal distribution of benefits and social burdens between the community and the vendors. The conclusion of this study emphasizes that the Political Will of the Banda Aceh City Government in controlling illegal street vendors in Gampong Rukoh remains at the level of administrative formality and has not developed into a strategic, consistent, and sustainable political commitment, resulting in policy impacts that are also not yet stable within the community. Keywords: Political Will, public policy, illegal street vendor control, social policy impact.