Electronic Theses and Dissertation

Kasus HIV/AIDS di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan dan
menjadi yang tertinggi di Provinsi Aceh, disertai rendahnya tingkat pengobatan
serta tingginya kasus lost to follow up. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya
penanggulangan HIV/AIDS belum berjalan optimal, meskipun telah menjadi
prioritas dalam agenda MDGs dan SDGs. Tujuan dari penelitian ini adalah bentuk
kolaborasi pemerintah dengan NGO dalam menekan angka kasus HIV/Aids di kota
Banda Aceh pasca Millennium Development Goals. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Teori Collaborative Governance. Metode penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: Upaya penanggulangan HIV di Banda Aceh
dilaksanakan melalui kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah,
organisasi non-pemerintah (NGO), tenaga medis, akademisi, dan masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai pengatur dan pendukung, NGO
terfokus pada pendampingan serta edukasi bagi pasien, sementara akademisi
membantu meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dan memberikan
pendidikan kepada masyarakat. Kerja sama ini sejalan dengan prinsip pemerintahan
kolaboratif, yang menekankan pentingnya kesetaraan antar aktor, komunikasi yang
jelas, partisipasi aktif, dan tanggung jawab bersama. Namun, masih ada tantangan
seperti masalah koordinasi, komunikasi, regulasi, dan proses data yang belum
terorganisir dengan baik yang perlu diatasi, sehingga efektivitas serta keberlanjutan
program perlu mendapatkan perhatian lebih. Peningkatan mekanisme koordinasi
yang resmi, prosedur laporan yang lebih terstruktur, sinkronisasi informasi, serta
aturan yang lebih jelas sangat penting untuk memastikan kerjasama antar sektor
menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam menurunkan angka kasus HIV

HIV/AIDS cases in Banda Aceh City continue to increase and are the highest in Aceh Province, accompanied by low treatment rates and high cases of lost to follow up. This condition shows that HIV/AIDS prevention efforts have not been optimal, even though it has been a priority in the MDGs and SDGs agenda. The purpose of this study is to examine the collaboration between the government and NGOs in reducing the number of HIV/AIDS cases in Banda Aceh City after the Millennium Development Goals. The theory used in this study is the Collaborative Governance Theory. This study uses a qualitative approach with data collection techniques such as interviews, documentation, and observation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that: Efforts to combat HIV in Banda Aceh are carried out through cooperation between various parties, including the government, non governmental organizations (NGOs), medical personnel, academics, and the community. In this case, the government functions as a regulator and supporter, NGOs focus on assisting and educating patients, while academics help improve the capabilities of health workers and provide education to the community. This collaboration is in line with the principles of collaborative governance, which emphasizes the importance of equality among actors, clear communication, active participation, and shared responsibility. However, there are still challenges such as coordination, communication, regulation, and data processing issues that have not been properly organized and need to be addressed, so that the effectiveness and sustainability of the program need more attention. Improving formal coordination mechanisms, more structured reporting procedures, information synchronization, and clearer rules are essential to ensure that inter-sectoral cooperation becomes more effective and sustainable in reducing HIV cases.