Electronic Theses and Dissertation

Penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan.

Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan sepeda motor, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara kepada responden dan informan sebagai data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan telah berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam KUHAP, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan, antara lain kesulitan dalam menemukan barang bukti, penggunaan identitas palsu oleh pelaku, pelarian pelaku ke luar daerah, serta kurangnya partisipasi dari korban dan saksi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian meliputi langkah preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pemanfaatan teknologi pelacakan kendaraan, serta langkah represif berupa verifikasi identitas, koordinasi lintas wilayah, dan peningkatan pengawasan terhadap administrasi kendaraan.

Disarankan agar pihak kepolisian, khususnya Polresta Banda Aceh, dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas penyidikan, serta masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum.

Investigation constitutes an essential stage within the criminal justice system aimed at uncovering a criminal offense and identifying the perpetrator. The provisions governing investigations are stipulated in Article 1 paragraph (2) of Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). In practice, however, the investigation of motorcycle embezzlement cases within the jurisdiction of the Banda Aceh Municipal Police Resort continues to encounter various obstacles. This study aims to identify and analyze the investigative process in motorcycle embezzlement cases, the obstacles encountered during its implementation, and the measures undertaken by the police authorities to overcome such obstacles. This research employs an empirical juridical method. Field research was conducted through interviews with respondents and informants as primary data sources. Secondary data were obtained through library research consisting of books, journals, and statutory regulations relevant to the research issues. The results of the study indicate that the investigative process has been conducted in accordance with the stages regulated under the Criminal Procedure Code, beginning with the receipt of reports, preliminary inquiry, investigation, and submission of case files to the public prosecutor. Nevertheless, several obstacles were identified in practice, including difficulties in locating evidence, the use of false identities by perpetrators, the escape of offenders to other regions, and the lack of participation from victims and witnesses. The measures undertaken by the police include preventive efforts through enhancing public legal awareness and utilizing vehicle tracking technology, as well as repressive measures in the form of identity verification, interregional coordination, and strengthening supervision over vehicle administration. It is recommended that the police authorities, particularly the Banda Aceh Municipal Police Resort, enhance the quality and effectiveness of investigations. In addition, the public is expected to exercise greater caution and actively support the law enforcement process.