Electronic Theses and Dissertation

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan yang serius yang memerlukan perlindungan hukum dan kibijakan yang berpihak pada korban. Di Aceh penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yang berlandaskan syariat Islam. Namun dalam praktik implementasinya Qanun Jinayat masih menimbulkan persoalan khususnya terkait penggunaan diksi dan penafsiran hukum yang berdampak pada perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Qanun Jinayat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh serta mengkaji peran aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tekni pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan pada content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Jinayat dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala antara lain ketidakjelasan definisi anak, penggunaan diksi zina dengan anak yang memengaruhi cara aparat menilai kasus serta lemahnya koordinasi antara lembaga terkait. Selain itu terdapat ketengangan antara aturan yang ditengakkan dalam kebijakan berbasis syariat dan kebutuhan perlindungan anak sebgai kelompok rentan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan anak dalam praktik penegakan hukum di Aceh.
Kata Kunci: Kekerasan seksual terhadap anak, Qanun Jinayat, Implementasi kebijakan, Perlindungan anak, Aceh

Sexual violence against children is a serious issue that requires legal protection and policies that prioritize victims. In Aceh, the handling of child sexual violence cases is regulated under Qanun Jinayat Number 6 of 2014, which is based on Islamic law. However, in its practical implementation, the Qanun Jinayat has raised several problems, particularly related to legal diction and interpretation that affect child protection. This study aims to analyze the implementation of Qanun Jinayat policy in handling cases of sexual violence against children in Aceh and to examine the roles of actors involved in the policy implementation. This study employed a qualitative descriptive method, with data collected through interviews and document analysis. Data were analyzed using Merilee S. Grindle’s policy implementation framework, focusing on the content of policy and the context of implementation.The findings indicate that the implementation of Qanun Jinayat in addressing child sexual violence cases still faces several challenges, including the ambiguity in the definition of a child, the use of the term adultery with a child which influences law enforcement officers interpretation of cases and weak coordination among relevant institutions. Furthermore there is tension between regulations enforced through sharia-based policies and the need for child protection as a vulnerable group. This condition has resulted in suboptimal child protection in the law enforcement practices in Aceh. Keywords: Child sexual violence, Qanun Jinayat, policy implementation, child protection, Aceh..