Electronic Theses and Dissertation

Digitalisasi pemilu telah menjadi wacana yang dibicarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di era modern, termasuk dalam penyelenggaraan pilkada. Beragam persoalan yang timbul akibat dari sistem konvensional seperti rendahnya partisipasi pemilih, tingginya angka golput, keterbatasan mobilitas pemilih, serta tidak efisiennya biaya dan waktu perhitungan suara, mendorong perlu adanya inovasi, salah satunya melalui wacana sistem e-voting. Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan, yang mengarah kepada pengembangan smart city memiliki karakteristik ruang publik dinamis dan relatif adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peluang dan tantangan penerapan wacana e-voting untuk penyelenggaraan hak pilih pilkada dalam dinamika ruang publik Kota Banda Aceh serta mengkaji implikasinya terhadap kualitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori ruang publik Jurgen Habermas dengan fokus pada prinsip kesetaraan, rasionalitas, dan inklusivitas serta rasio komunikatif dalam pembentukan wacana publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik Kota Banda Aceh memiliki peluang yang cukup memadai dan siap untuk penyelenggaraan hak pilih pilkada melalui e-voting. Penerapan e-voting tentunya akan meningkatkan partisipasi pemilih, efisiensi penyelenggaraan, serta transparansi pemilu. Namun ada beberapa tantangan dari segi kesiapan regulasi, keamanan sistem, kesenjangan literasi digital, dan kepercayaan publik terhadap teknologi serta pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan wacana e-voting dalam ruang publik Kota Banda Aceh dapat memberi implikasi yang baik terhadap kualitas demokrasi apabila mendapatkan dukungan regulasi yang komprehensif serta sosialiasi dan edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, disarankan agar penerapan e-voting di masa depan dilakukan secara bertahap melalui uji terbatas dengan pengawasan publik yang kuat.

The digitalization of elections has become a widely discussed discourse as an effort to improve the quality of democracy in the modern era, including in the implementation of local elections (pilkada). Various problems arising from the conventional system—such as low voter participation, high abstention rates, limited voter mobility, and the inefficiency of time and costs in vote counting—have encouraged the need for innovation, one of which is the discourse on the implementation of an e-voting system. Banda Aceh City, as a center of government oriented toward smart city development, has dynamic public spaces and is relatively adaptive to developments in digital technology. Therefore, this study aims to analyze the opportunities and challenges of implementing the e-voting discourse in the exercise of voting rights in local elections within the dynamics of public space in Banda Aceh City, as well as to examine its implications for the quality of democracy. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The theoretical perspective used is Jürgen Habermas’s theory of the public sphere, focusing on the principles of equality, rationality, and inclusivity, as well as communicative rationality in the formation of public discourse. The findings indicate that the public sphere of Banda Aceh City has considerable potential and readiness for the implementation of voting rights in local elections through evoting. The implementation of e-voting is expected to enhance voter participation, electoral efficiency, and transparency. However, several challenges remain in terms of regulatory readiness, system security, the digital literacy gap, and public trust in technology and government. This study concludes that the implementation of the e-voting discourse in the public sphere of Banda Aceh City can have positive implications for the quality of democracy, provided that it is supported by comprehensive regulations and continuous public outreach and education. Accordingly, it is recommended that the implementation of e-voting in the future be carried out gradually through limited pilot projects with strong public oversight.