Electronic Theses and Dissertation

Hukum waris Islam merupakan bagian penting dari hukum keluarga Islam yang mengatur perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait kedudukan ahli waris pengganti dari golongan dzawil arham pada pewarisan garis keturunan derajat ketiga. Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Besar, mengingat adanya perbedaan pandangan antara fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan praktik pewarisan yang berkembang dalam masyarakat serta hukum adat Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hukum waris Islam terhadap ahli waris pengganti (dzawil arham) dalam pewarisan garis keturunan derajat ketiga di Aceh Besar, mengidentifikasi kendala-kendala yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah dan lembaga terkait dalam penegakan hukum waris Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan informan, dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku dan karya tulis lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum waris Islam terhadap dzawil arham di Aceh Besar pada umumnya masih dipengaruhi oleh hukum adat dan musyawarah keluarga, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Kendala utama yang dihadapi meliputi perbedaan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan dzawil arham, kuatnya pengaruh adat, serta minimnya pengetahuan hukum waris Islam. Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah melalui penerapan KHI dalam putusan perkara waris, serta oleh lembaga adat dan tokoh agama melalui penyelesaian secara musyawarah dan penyuluhan hukum.

Disarankan kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan, agar melakukan penyempurnaan dan penafsiran lebih lanjut terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama mengenai kedudukan dzawil arham sebagai ahli waris pengganti pada garis keturunan derajat ketiga guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas serta pelaksanaan pewarisan terhadap dzawil arham dapat berjalan lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Islamic inheritance law constitutes an essential component of Islamic family law, governing the transfer of rights and obligations over a deceased person’s estate to their heirs. In practice, the distribution of inheritance frequently gives rise to legal issues, particularly concerning the status of substitute heirs from the dzawil arham category in third-degree lineal inheritance. This issue is also evident in Aceh Besar Regency, given the differing perspectives among classical fiqh, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam – KHI), and the inheritance practices that have developed within the community as well as under Acehnese customary law. This study aims to analyze the implementation of Islamic inheritance law with respect to substitute heirs (dzawil arham) in third-degree lineal inheritance in Aceh Besar, to identify the obstacles affecting its implementation, and to examine the efforts undertaken by the Mahkamah Syar’iyah and related institutions in enforcing Islamic inheritance law. This research adopts an empirical juridical approach. The data utilized consist of both primary and secondary data obtained through field and library research. Field data were collected through interviews with respondents and informants, while library research was conducted by examining statutory regulations, books, and other scholarly works. The findings indicate that the implementation of Islamic inheritance law concerning dzawil arham in Aceh Besar remains largely influenced by customary law and family deliberation, and thus has not been fully aligned with the provisions of the Compilation of Islamic Law. The principal obstacles include differing public perceptions regarding the status of dzawil arham, the strong influence of customary practices, and the limited public understanding of Islamic inheritance law. Efforts to enforce the law have been carried out by the Mahkamah Syar’iyah through the application of the KHI in inheritance decisions, as well as by customary institutions and religious leaders through deliberative dispute resolution and legal awareness programs. It is recommended that the government and policymakers undertake further refinement and interpretation of the Compilation of Islamic Law (KHI), particularly with respect to the status of dzawil arham as substitute heirs in third-degree lineal inheritance, in order to provide greater legal certainty and to ensure that the distribution of inheritance to dzawil arham is conducted more equitably and in accordance with applicable legal provisions.