Electronic Theses and Dissertation

Penangguhan Penahanan telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa atas permintaan tersangka atau terdakwa, penangguhan penahanan dapat diberikan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan masih menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pertimbangan subjektif penyidik, jaminan, serta potensi resiko terhadap korban dalam pemberian penangguhan penahanan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penganiayaan di Polresta Banda Aceh, hambatan atau kendala yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan persetujuan penangguhan penahanan, serta upaya penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara lapangan terhadap penyidik dan pejabat terkait di Polresta Banda Aceh serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penangguhan penahanan di Polresta Banda Aceh dilakukan berdasarkan permohonan tersangka atau keluarga dengan disertai jaminan orang atau jaminan barang serta syarat wajib lapor dan pembatasan ruang gerak. Hambatan utama yang dihadapi meliputi kekhawatiran tersangka melarikan diri, potensi menghilangkan barang bukti, kemungkinan mengulangi tindak pidana, keterbatasan jaminan, serta kondisi sosiologis antara korban dan tersangka. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan memperketat persyaratan jaminan, menetapkan syarat tambahan, meningkatkan pengawasan, serta melakukan pencabutan penangguhan penahanan apabila terjadi pelanggaran.

Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya di Polresta Banda Aceh agar menyusun pedoman internal yang lebihjelas dan terukur mengenai pemberian penangguhan penahanan, sehingga penerapannya lebih konsisten, transparan, dan mengurangi subjektivitas dalam pengambilan kebijakan.

The suspension of detention has been regulated under Article 31 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure Code and Article 110 paragraph (1) of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code, which stipulate that upon the request of the suspect or defendant, a suspension of detention may be granted by the investigator, public prosecutor, or judge in accordance with their respective authorities. However, in practice, the implementation of the suspension of detention for suspects in assault cases continues to raise various issues, particularly concerning the subjective considerations of investigators, the adequacy of guarantees, and the potential risks posed to victims in granting such suspension. The purpose of this undergraduate thesis is to examine the implementation of suspension of detention for suspects in assault cases at Polresta Banda Aceh, to identify the obstacles or constraints that influence decision-making in granting such suspension, and to analyze the efforts undertaken by investigators to address these obstacles. The research method employed is an empirical juridical approach, with data collected through field interviews with investigators and relevant officials at Polresta Banda Aceh, as well as through a literature review of statutory regulations and legal doctrines. The results of the study indicate that the implementation of suspension of detention at Polresta Banda Aceh is carried out based on applications submitted by the suspect or their family, accompanied by personal or property guarantees, as well as obligations such as periodic reporting and restrictions on movement. The main obstacles encountered include concerns that the suspect may abscond, the potential destruction or loss of evidence, the likelihood of reoffending, limitations related to guarantees, and sociological factors between the victim and the suspect. Efforts undertaken by investigators to overcome these challenges include tightening guarantee requirements, imposing additional conditions, enhancing supervision, and revoking the suspension of detention in the event of any violations. It is recommended that law enforcement authorities, particularly at Polresta Banda Aceh, develop clearer and more measurable internal guidelines regarding the granting of suspension of detention, in order to ensure more consistent and transparent implementation and to reduce subjectivity in decision-making.