Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk hegemoni budaya
politik Jawa dalam struktur kekuasaan nasional pasca Reformasi periode
2004-2009 serta implikasinya terhadap proses demokratisasi di Indonesia.
Dominasi etnis Jawa sebagai kelompok mayoritas secara historis dan
demografis dinilai berpengaruh terhadap pola kepemimpinan, komunikasi
politik, dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka (library
research). Analisis dilakukan dengan menggunakan teori hegemoni Antonio
Gramsci dan konsep kekuasaan Jawa untuk menjelaskan bagaimana dominasi
budaya politik Jawa berlangsung melalui konsensus, internalisasi nilai, dan
legitimasi simbolik, bukan semata melalui paksaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hegemoni budaya politik Jawa pada periode 2004-2009
tercermin dalam kepemimpinan yang menekankan pada harmoni dan
stabilitas, serta adanya budaya ewuh pakewuh dalam relasi elit politik.
Hegemoni ini bersifat adaptif terhadap sistem demokrasi, namun memiliki
implikasi ambivalen, di mana pada satu sisi budaya politik Jawa mampu
menjaga stabilitas politik, namun di sisi lain berpotensi memperlambat
konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan
bahwa proses demokratisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari
pengaruh budaya politik lokal, sehingga diperlukan tata kelola pemerintahan
yang lebih inklusif dan reflektif terhadap keberagaman budaya politik di
Indonesia.
Kata Kunci: Hegemoni, Budaya Politik Jawa, Demokratisasi, Pasca
Reformasi

ABSTRACT This study aims to analyze the forms of Javanese political cultural hegemony in the post-Reformation national power structure of the 2004-2009 period and its implications for the democratization process in Indonesia. The dominance of the Javanese ethnic group as a majority group is historically and demographically considered to influence leadership patterns, political communication, and policy-making at the national level. This study uses a qualitative approach with library research methods. The analysis is conducted using Antonio Gramsci's hegemony theory and the concept of Javanese power to explain how the dominance of Javanese political culture occurs through consensus, internalization of values, and symbolic legitimacy, not solely through coercion. The results show that the hegemony of Javanese political culture in the 2004-2009 period is reflected in leadership that emphasizes harmony and stability, as well as the existence of a culture of ewuh pakewuh in relations between political elites. This hegemony is adaptive to the democratic system, but has ambivalent implications, where on the one hand, Javanese political culture is able to maintain political stability, but on the other hand, it has the potential to slow down democratic consolidation. Thus, this study concludes that the democratization process in Indonesia cannot be separated from the influence of local political culture, necessitating a more inclusive and reflective governance model that addresses the diversity of political cultures in Indonesia. Keywords: Hegemony, Javanese Political Culture, Democratization, PostReformation