Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi digital dalam pengelolaan keuangan daerah serta pemenuhan prinsip akuntansi pelaporan keuangan pemerintah di Provinsi Aceh. Transparansi keuangan merupakan unsur penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya melalui pemanfaatan situs web resmi pemerintah sebagai media pengungkapan informasi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan daftar periksa (Checklist) wajib yang disusun berdasarkan indikator transparansi keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi digital dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Aceh bervariasi antar kabupaten dan kota. Meskipun beberapa pemerintah daerah telah memenuhi seluruh indikator transparansi yang dipersyaratkan, masih terdapat pemerintah daerah yang belum mengungkapkan informasi keuangan secara lengkap dan konsisten. Selain itu, meskipun penerapan pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, masih ditemukan kelemahan dalam hal kelengkapan pengungkapan dan aksesibilitas informasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan evaluatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi digital, akuntabilitas, serta kualitas pelaporan keuangan daerah.

Kata Kunci: Transparansi Digital, Pelaporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Provinsi Aceh.

This study aims to analyze the level of digital transparency in regional financial management and the fulfillment of governmental financial reporting accounting principles in Aceh Province. Financial transparency is a crucial element in enhancing public accountability and good governance, particularly through the utilization of official government websites as a medium for financial information disclosure. This study employs a descriptive quantitative method using secondary data obtained from the official websites of provincial, regency, and municipal governments in Aceh Province. Data collection was conducted using a mandatory Checklist based on regional financial transparency indicators and Government Accounting Standards as stipulated in Government Regulation Number 71 of 2010. The results indicate that the level of digital transparency in regional financial management varies across regencies and cities in Aceh Province. While several local governments have fulfilled all required transparency indicators, others have not optimally disclosed financial information in a complete and consistent manner. Furthermore, although the implementation of governmental financial reporting generally complies with Government Accounting Standards, weaknesses remain in terms of disclosure completeness and information accessibility. This study is expected to provide evaluative insights for local governments to improve digital transparency, accountability, and the quality of regional financial reporting. Keywords: Digital Transparency, Regional Financial Reporting, Accountability, Local Government, Aceh Province.