<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="1714207">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS TRANSPARANSI DIGITAL LAPORAN KEUANGAN DI PROVINSI ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Teuku ryan syahputra</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ekonomi dan Bisnis</publisher>
   <dateIssued>2026</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi digital dalam pengelolaan keuangan daerah serta pemenuhan prinsip akuntansi pelaporan keuangan pemerintah di Provinsi Aceh. Transparansi keuangan merupakan unsur penting dalam meningkatkan akuntabilitas publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya melalui pemanfaatan situs web resmi pemerintah sebagai media pengungkapan informasi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Aceh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan daftar periksa (Checklist) wajib yang disusun berdasarkan indikator transparansi keuangan daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi digital dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Aceh bervariasi antar kabupaten dan kota. Meskipun beberapa pemerintah daerah telah memenuhi seluruh indikator transparansi yang dipersyaratkan, masih terdapat pemerintah daerah yang belum mengungkapkan informasi keuangan secara lengkap dan konsisten. Selain itu, meskipun penerapan pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, masih ditemukan kelemahan dalam hal kelengkapan pengungkapan dan aksesibilitas informasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan evaluatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi digital, akuntabilitas, serta kualitas pelaporan keuangan daerah.&#13;
&#13;
Kata Kunci:	Transparansi Digital, Pelaporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Provinsi Aceh.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>1714207</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2026-04-16 13:03:54</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2026-04-16 15:06:07</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>