Fahmi Setiawan Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026

Skripsi

Pasal 37 angka 13 dalam UU Cipta Kerja (yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan/P3H) mengatur sanksi pidana bagi perorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen sah, atau hasil pembalakan liar, dengan denda hingga Rp2,5 miliar. Meskipun telah diatur sanksi tegas, praktik illegal logging masih terjadi di Kabupaten Aceh Besar setiap tahunnya, menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar, menjelaskan faktor-faktor penyebab lemahnya penindakan, serta menjelaskan solusi yang dapat memperkuat peran institusi hukum dalam menjaga kelestarian hutan di wilayah Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta studi terhadap putusan-putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik penegakan hukum terhadap illegal logging di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah Pengadilan Negeri Jantho masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta adanya kolusi antara oknum tertentu dengan pelaku kejahatan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat di sekitar kawasan hutan masih rendah, sehingga mendukung terjadinya pembalakan liar secara terus-menerus. Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku. Saran yang diajukan antara lain perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian hutan. Selain itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap kebijakan hukum pidana kehutanan agar dapat lebih responsif terhadap kondisi lokal dan mampu memberikan efek preventif dan represif secara seimbang. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1714131 2026-04-16 09:30:47 2026-04-16 12:04:41 machine generated