ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PENATAAN BANGUNAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PENATAAN BANGUNAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025


Pengarang

Mulya Fathani - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Annisah Putri - 199208232022032009 - Dosen Pembimbing I
Muliawati - 199205242017012101 - Penguji
Khalisni - 199205302021021101 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

2210103010087

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik., 2026

Bahasa

Indonesia

No Classification

307.121 6

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Penerapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kota Banda Aceh tahun 2025
merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota dalam mempercepat proses penataan
bangunan serta meminimalkan potensi pelanggaran oleh pemilik bangunan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penataan bangunan dan
mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan garis sempadan
bangunan di Kota Banda Aceh pada tahun 2025. Teori yang digunakan adalah
model implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter dengan enam dimensi
meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi
dan aktivitas pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi,
politik serta disposisi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status quo
kebijakan penataan bangunan, yang meliputi Qanun dan Peraturan Walikota, telah
sepenuhnya terpenuhi. Dari sisi sosialisasi, penerapan kebijakan ini didukung
melalui model komunikasi media massa seperti pemasangan baliho dan
pemanfaatan media sosial. Selanjutnya, koordinasi yang baik antar pelaksana
kebijakan serta pengaruh kepemimpinan terhadap kebijakan. Meskipun demikian,
masih ditemukan sejumlah kendala di lapangan, yakni rendahnya kepatuhan
masyarakat, keterbatasan sumber daya pelaksana kebijakan, lemahnya koordinasi
antara organisasi dengan masyarakat, serta faktor sosial, ekonomi, dan politik.
Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik
di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi implementasi yang
lebih kuat agar kebijakan penataan bangunan dapat mendukung tata ruang kota
yang tertib, inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Penataan Bangunan, GSB



ABSTRACT The Implementation of Building Setback Lines (BSL) in the City of BandaAceh in 2025 is one of the City Government’s efforts to acceleratethe building planning process and minimize potential violations by building owners. This study aims to analyze the implementation of building planningand identify the challenges faced in the application of buildingsetback lines in the City of Banda Aceh in 2025. The theory used isthe Van Horn and Van Meter policy implementation model with six dimensionscovering policy standards and objectives, resources, interorganizationalcommunication and implementation activities, characteristics of implementing agents, social, economic, and political conditions, as well as the disposition of implementers. This study employs a qualitative methodology with a case study approach. The results indicate that the current status of building regulation policies, including the Qanun and Mayor’s Regulations, has been fully met. In terms of public outreach, policy implementation is supported through mass media communication channels such as billboard installations and the use of social media. Furthermore, there is good coordination among policy implementers as well as the influence of leadership on the policy. Nevertheless, a number of obstacles were still found in the field, namely low public compliance, limited resources of policy implementers, weak coordination between organizations and the community, as well as social, economic, and political factors. These findings confirm the existence of a gap between normative policy Keywords: Implementation, Building Layout, BSL

Citation



    SERVICES DESK