Hilda Febriyanti Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026 id Indonesia

Skripsi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur residivis dalam Pasal 144 ayat (1), yang menetapkan bahwa terhadap pelaku pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129, ancaman pidana maksimum dapat ditambah 1/3 (sepertiga). Dasar hukum penyusunan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum juga merujuk pada Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan perkara selesai. Namun,dalam praktiknya penerapan ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku residivisme narkotika. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana terhadap residivis penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tersebut, serta mengkaji proses penyusunan tuntutan pidana (requisitoir) oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara residivis penyalahguna narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Metode ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti pelaksanaannya dalam praktik melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan tuntutan pidana terhadap residivis, Jaksa Penuntut Umum menyusun tuntutan pidana terhadap residivis penyalahguna narkotika berdasarkan fakta persidangan, ketentuan hukum, serta hal yang memberatkan dan meringankan dengan tetap memperhatikan keadilan. Kendala utamanya adalah belum adanya standar baku penentuan tuntutan yang memicu disparitas. Proses penyusunan tuntutan dilakukan secara sistematis mulai dari prapenuntutan, analisis fakta dan unsur pidana, hingga penentuan amar tuntutan secara proporsional. Disarankan, pemerintah untuk membuat pedoman penuntutan perkara tindak pidana narkotika yang lebih jelas, tegas, rinci, dan bersifat mengikat bagi seluruh Jaksa Penuntut Umum, disertai evaluasi dan pembaruan secara berkala terhadap pedoman yang berlaku guna mengurangi disparitas penuntutan, menjamin kepastian hukum, serta menyesuaikan kebijakan penuntutan dengan perkembangan kejahatan narkotika. NARCOTICS ABUSE NARCOTICS - CUSTOMS - LAW 345.023 365 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1713935 2026-04-15 06:07:22 2026-04-15 11:48:11 machine generated