Vira Hizqia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026

Skripsi

Perkembangan perdagangan elektronik melalui media sosial, khususnya melalui fitur live commerce, mendorong perubahan pola distribusi dan pemasaran produk. Salah satu praktik dalam sistem distribusi digital adalah Resale Price Maintenance (RPM), yaitu penetapan harga jual kembali oleh owner kepada reseller. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum ketika pembatasan harga dilakukan secara mengikat, sebagaimana terjadi pada distribusi produk SS-Skin melalui siaran langsung TikTok. Dalam hukum persaingan usaha, RPM diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 8 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik RPM yang dilakukan oleh owner SS-Skin melalui siaran langsung TikTok, menilai kedudukannya dalam perspektif hukum persaingan usaha, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi reseller SS-Skin yang mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan harga jual kembali yang dilakukan oleh owner SS-Skin merupakan perjanjian vertikal yang berpotensi menimbulkan dampak anti-kompetitif yang menghilangkan kebebasan reseller dalam menentukan harga. Penjualan langsung oleh owner dengan harga lebih rendah menimbulkan ketimpangan posisi tawar dan penurunan margin usaha reseller. Perlindungan hukum bagi reseller dapat dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif, baik melalui hubungan kontraktual perdata maupun melalui pengawasan dan penegakan hukum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini merekomendasikan agar RPM harus diuji melalui pendekatan rule of reason untuk menilai dampaknya terhadap persaingan usaha. Penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan distribusi vertikal. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1713829 2026-04-14 08:18:07 2026-04-14 11:28:03 machine generated