WIRA SANTYA UTTAMI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026

Skripsi

Pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, pengaturan mengenai pemerkosaan dalam perkawinan masih bersifat implisit dan menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum, serta keraguan korban untuk meminta perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan serta menganalisis konsep perlindungan hukum yang ideal bagi korban pemerkosaan dalam perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam perkawinan di Indonesia masih terhambat oleh budaya patriarkis, lemahnya pemahaman aparat mengenai ketergantungan ekonomi korban, serta minimnya yurisprudensi. Kondisi ini menyebabkan hak korban sering kali tidak terpenuhi secara efektif. Perlu perlindungan ideal yang komprehensif, cepat, berorientasi pada korban, terintegrasi, dan sensitif gender, dan jaminan ketidakberulangan. Perlindungan ideal menuntut penguatan regulasi, harmonisasi dengan UU TPKS, pelatihan aparat, serta perubahan budaya hukum masyarakat, dengan keterlibatan aktif lembaga negara, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan masyarakat luas agar korban benar‑benar aman, pulih, serta memperoleh keadilan dan martabatnya kembali. Disarankan agar dalam setiap pengaturan hukum yang baru maupun dalam pengaturan hukum yang telah ada, ketentuan terkait pemerkosaan dalam perkawinan dapat dirumuskan dan dijalankan secara lebih komprehensif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap korban. Pemerintah bersama aparat penegak hukum dan masyarakat perlu membangun sistem penanganan pemerkosaan dalam perkawinan yang komprehensif melalui penyusunan peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang jelas. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1713765 2026-04-13 15:52:27 2026-04-13 16:12:15 machine generated