Naila Assyifa Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026

Skripsi

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya pada Pasal 281 mengenai kewajiban kepemilikan SIM, Pasal 287 ayat (1) terkait pelanggaran rambu atau marka jalan, serta Pasal 291 ayat (1) mengenai kewajiban penggunaan helm standar. Meskipun aturan tersebut telah menetapkan sanksi denda untuk menciptakan ketertiban, namun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, angka pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tetap tinggi dan berubah-ubah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan kenyataan perilaku masyarakat di jalan raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana denda terhadap perkara pelanggaran lalu lintas oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, termasuk prosedur acara pemeriksaan cepat dan bentuk putusan yang dijatuhkan hakim. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan sanksi pidana denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap pelanggaran cenderung dijatuhkan dengan nominal denda minimal, berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000. Pertimbangan hakim dalam memberikan denda ringan didasari oleh aspek sosiologis berupa kemampuan ekonomi masyarakat dan sifat pelanggaran yang dianggap sebagai dilarang karena undang-undang, bukan karena jahat. Namun, kebijakan denda minimal ini berakibat pada rendahnya efek jera, di mana masyarakat menganggap denda tersebut hanya sebagai biaya administratif kecil. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih berada pada di mana pengendara hanya patuh saat melihat petugas di lapangan atau karena takut barang bukti disita. Faktor seperti budaya terburu-buru dan anggapan bahwa tidak memakai helm atau tidak memiliki SIM sebagai hal lumrah, menjadi penghambat utama efektivitas sanksi pidana dalam mengubah perilaku hukum masyarakat. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan sanksi bagi pengguna dan menjaga konsistensi penindakan dan menghilangkan celah diskriminasi di lapangan. Pemerintah daerah juga disarankan menerapkan model sosialisasi yang menyentuh nilai spiritual mengingat karakteristik masyarakat Aceh yang religius, agar kepatuhan tumbuh dari kesadaran diri sendiri dan bukan sekadar karena takut pada sanksi finansial. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1713627 2026-04-11 23:06:08 2026-04-13 10:04:57 machine generated