Muhammad Ryan Hepri Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2026

Skripsi

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur mengenai larangan atas kepemilikan bagian-bagian tubuh satwa liar yang dilindungi, dimana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf e Undang-Undang dimaksud yang mengatur mengenai ancaman pidana, dengan maksimal pidana penjara selama 15 (lima) tahun. Meskipun sudah dilarang, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh masih relatif ringan Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif rendah dalam putusan tindak pidana memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi dan menjelaskan upaya penanggulangan terhadap kejahatan memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris untuk mendapatkan data secara langsung di lapangan, didukung juga dengan melakukan penelitian secara kepustakaan yang didapatkan dengan melakukan penelusuran data-data melalui pengkajian terhadap literatur-literatur akademis dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023.PN Bna yang relatif rendah didasarkan pada unsur (1) mens rea, (2) tingkat kerugian dan (3) kondisi pelaku di persidangan. Hakim juga mempertimbangkan tuntutan jaksa yang juga relatif rendah dan fakta-fakta hukum pada persidangan. Penanggulangan kejahatan memiliki bagian-bagian tubuh satwa dilindungi sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan secara prosedural Namun, hukuman yang dihasilkan masih cenderung lemah bagi pelaku sehingga belum memberikan efek jera. Disarankan untuk dilakukannya penguatan penegakan hukum dengan patroli dan operasi gabungan antar instransi guna melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai Undang-Undang Konservasi kepada masyarakat, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan hutan, sehingga pemahaman masyarakat mengenai hukum dan larangannya bisa tersampaikan dengan komprehensif kepada masyarakat. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1713575 2026-04-10 15:41:18 2026-04-10 16:07:05 machine generated