Cut Hunafa Al Waqi Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026 id Indonesia

Skripsi

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas disebutkan bahwa “Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Berdasarkan definisi ini, apabila salah satu pihak atau keduanya dalam perkawinan berusia di bawah 18 tahun, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dari perkawinan usia anak atau child marriage. Dalam praktiknya, perkawinan usia anak masih terjadi dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak anak dalam kasus perkawinan usia anak, mengkaji posisi anak sebagai korban dari sudut pandang viktimologi, serta mengidentifikasi peran dan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus perkawinan usia anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak DP3A dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, literatur hukum, jurnal dan dokumen pendukung lainnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia anak mengakibatkan berbagai pelanggaran hak anak, antara lain hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak atas perlindungan, serta hak atas partisipasi dan pengambilan keputusan. Dari perspektif viktimologi, Faktor viktimisasi dalam praktik perkawinan usia anak karena dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, budaya, Kehamilan diluar nikah, dan minimnya akses hak kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya DP3A Aceh dalam penanggulangan perkawinan usia anak meliputi pencegahan perkawinan usia anak sebagai upaya preventif dengan cara membuat kerja sama dengan Mahkamah Syari’ah Aceh, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perkawinan usia anak. DP3A juga melakukan penanganan korban perkawinan usia anak sebagai upaya kuratif dalam bentuk layanan konseling individu dan keluarga serta layanan pendampingan korban. Pemulihan dan pemenuhan hak anak juga dilakukan melalui pemulihan akses hak pendidikan dan pemulihan hak kesehatan. Disarankan agar upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak korban perkawinan usia anak ditingkatkan melalui penguatan peran DP3A, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta sinergi antar instansi guna menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara optimal. CHILDREN MARRIAGE - LAW VICTIMOLOGY 346.016 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1713423 2026-04-09 11:40:11 2026-04-09 14:46:54 machine generated