Electronic Theses and Dissertation

Kajian ini Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya integrasi budaya
tradisional Aceh dalam kebijakan publik, khususnya melalui implementasi Qanun
Syariat Islam terkait gaya hidup, rokok, dan pakaian di Gampong Pineung, Banda
Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai adat
seperti religiusitas, musyawarah, dan kolektivitas diinternalisasi dalam perumusan
kebijakan publik serta menilai efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa budaya tradisional Aceh memberikan legitimasi sosial dan moral terhadap
kebijakan publik, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga
mencerminkan identitas masyarakat; selain itu, ditemukan tren penurunan
pelanggaran syariat dari tahun 2023 hingga 2025 meskipun tantangan tetap ada
berupa arus modernisasi, pergeseran perilaku generasi muda, dan kendala ekonomi.
Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik di Aceh
bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga
keseimbangan antara pelestarian nilai budaya tradisional dengan tuntutan
modernisasi, sehingga kebijakan berbasis budaya lokal dapat memperkuat identitas
kolektif sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kata Kunci: Transformasi Budaya, Kebijakan Publik, Qanun Syariat Islam,
Implementasi Kebijakan.

This study is motivated by the importance of integrating traditional Acehnese culture in public policy, especially through the implementation of Islamic Sharia Qanun related to lifestyle, cigarettes, and clothing in Gampong Pineung, Banda Aceh. The purpose of this study is to find out how traditional values such as religiosity, deliberation, and collectivity are internalized in public policy formulation and assess the effectiveness of their implementation at the local level. The research method used is qualitative with a descriptive approach through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that the traditional culture of Aceh provides social and moral legitimacy to public policies, so that policies are not only administrative but also reflect the identity of the community; In addition, a downward trend was found in sharia violations from 2023 to 2025 although challenges remain in the form of modernization flows, shifts in the behavior of the younger generation, and economic constraints. The conclusion of the study emphasizes that the success of public policies in Aceh depends on the ability of the government and the community to maintain a balance between the preservation of traditional cultural values and the demands of modernization, so that local culture-based policies can strengthen collective identity while supporting sustainable development. Keywords: Cultural Transformation, Public Policy, Islamic Sharia Qanun, Policy Implementation.