IRVATUL MAIDA PUTRI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2026 id Indonesia

Skripsi

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh merupakan hak fundamental yang wajib diberikan kepada setiap anak yang sedang menjalani pembinaan. Hak tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun demikian, pemenuhan hak pendidikan di LPKA Kelas II Banda Aceh masih belum terlaksana sepenuhnya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan, sehingga berakibat pada hak pendidikan yang diterima oleh anak binaan berbeda dengan anak yang tidak memiliki status hukum, serta juga berakibat pada masa depan anak binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menjelaskan hambatan pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh, dan menjelaskan upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden dan informan, serta data sekunder berupa literatur kepustakaan, mencakup buku teks, jurnal, teori, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di LPKA Kelas II Banda Aceh diberikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat PKBM Meutuah LPKA yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Pendidikan yang diselenggarakan merupakan pendidikan non formal menuju pendidikan formal berupa program pedidikan kesetaraan dan keaksaraan, dengan pembelajaran fleksibel oleh tenaga pendidik internal serta evaluasi melalui ujian di LPKA dan di SMK Negeri 1 Mubarkeya. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, khususnya keterbatasan tenaga pendidik, kendala administrasi, dan kurangnya fasilitas pembelajaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, LPKA telah melakukan berbagai upaya, yaitu kerja sama dengan beberapa stakeholder seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, serta dibutuhkan pula peran keluarga oleh anak binaan. Disarankan kepada pihak LPKA Kelas II Banda Aceh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, serta lembaga pendidikan untuk terus mengoptimalkan pemenuhan hak pendidikan anak binaan melalui penambahan tenaga pendidik, perbaikan fasilitas, serta dukungan keluarga anak binaan. CHILDREN EDUCATION - LAW 344.07 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 1712901 2026-03-12 13:38:39 2026-03-13 08:55:09 machine generated