Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini menganalisis pengelolaan pembiayaan risiko bencana serta peran kapasitas fiskal dalam mendukung mekanisme Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dan peran kapasitas fiscal dalam perlindungan aset. Menggunakan metode kualitatif studi kasus di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat instansi keuangan (BPKA/BPKD/Bappeda) serta analisis dokumen anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan risiko bencana di ketiga wilayah masih bersifat reaktif (ex-post) dengan ketergantungan tinggi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) dan bantuan pusat. Meskipun risiko bencana telah dipertimbangkan secara teknis, integrasi sistematis ke dalam perencanaan fiskal dan asuransi asset pemerintah daerah masih minim. Kapasitas fiskal ditemukan bukan sebagai determinan utama, melainkan kekakuan struktur anggaran dan prioritas belanja wajib yang membatasi adopsi DRFI. Berdasarkan Teori Prospek dan Institusional, rendahnya penggunaan asuransi dipicu oleh bias kognitif pengambil kebijakan yang menganggap premi sebagai beban biaya dan ketergantungan pada norma bantuan pusat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi lokal, integrasi pembiayaan risiko ke dalam kerangka anggaran jangka menengah, dan peningkatan literasi asuransi bagi pengelola keuangan daerah.
Kata Kunci: DRFI, Kapasitas Fiskal, Perlindungan Aset, Manajemen Risiko, Pemerintah Daerah.

This study analyzes disaster risk financing management and the role of fiscal capacity in supporting the Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) mechanism and asset protection. Using a qualitative case study method in Aceh Province, Banda Aceh City, and Aceh Besar Regency, data were collected through in-depth interviews with financial institution officials (BPKA/BPKD/Bappeda) and budget document analysis. The results indicate that disaster risk financing in all three regions remains reactive (ex-post) with a high dependence on Unexpected Expenditures (BTT) and central government assistance. Although disaster risk has been technically considered, systematic integration into fiscal planning and local government asset insurance remains minimal. Fiscal capacity was found not to be the primary determinant, but rather the rigidity of the budget structure and mandatory spending priorities that limit the adoption of DRFI. Based on Prospect and Institutional Theory, low insurance use is triggered by cognitive biases of policymakers who view premiums as a cost burden and dependence on central assistance norms. This study recommends strengthening local regulations, integrating risk financing into the medium-term budget framework, and improving insurance literacy for local financial managers. Keywords: DRFI, Fiscal Capacity, Asset Protection, Risk Management, Local Government.